Media Nganjuk – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengakhiran Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Usulan ini dilontarkan dengan alasan bahwa kinerja Satgas, meski telah berjalan cukup lama, dianggap tidak sebanding dengan keributan dan kegaduhan yang ditimbulkan. Purbaya menilai, income atau pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh Satgas tidaklah signifikan.
"Untuk BLBI, Satgas BLBI masih dalam proses. Itu nanti saya lihat seperti apa ini, tapi saya sih melihatnya sudah kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, cuma membuat ribut aja, income-nya enggak banyak-banyak amat," ungkap Purbaya dalam sesi media gathering melalui Zoom pada Jumat (10/10/2025).
Purbaya menambahkan bahwa sebelum mengambil keputusan resmi untuk menutup Satgas BLBI, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap efektivitas Satgas tersebut.
Also Read
"Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas itu. Tapi akan saya assess lagi sebelum kita ambil langkah itu," tegasnya.
Latar Belakang dan Kontroversi Satgas BLBI
Satgas BLBI dibentuk dengan tujuan utama menagih hak tagih negara atas dana BLBI yang dikucurkan pada masa krisis moneter 1997-1998. Dana BLBI merupakan bantuan likuiditas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan akibat krisis tersebut. Namun, dalam perjalanannya, proses penagihan dana BLBI menjadi rumit dan kontroversial. Banyak pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana BLBI, dan proses hukum yang berjalan pun seringkali terhambat.
Pembentukan Satgas BLBI sendiri sempat menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung pembentukan Satgas dengan harapan dapat mengembalikan dana negara yang telah dikorupsi. Namun, sebagian pihak lainnya meragukan efektivitas Satgas dan menilai bahwa pembentukan Satgas hanya akan menimbulkan masalah baru.
Alasan Purbaya Mengusulkan Pembubaran Satgas BLBI
Alasan utama Purbaya mengusulkan pembubaran Satgas BLBI adalah karena kinerja Satgas yang dianggap kurang memuaskan. Meskipun telah berjalan cukup lama, Satgas BLBI dinilai belum berhasil mengembalikan dana BLBI secara signifikan. Selain itu, Satgas BLBI juga dinilai seringkali menimbulkan kegaduhan dan kontroversi yang justru merugikan negara.
Purbaya menilai bahwa biaya operasional Satgas BLBI tidak sebanding dengan income yang berhasil dikumpulkan. Ia juga khawatir bahwa keberadaan Satgas BLBI justru akan menghambat upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional.
Tantangan dan Kendala Satgas BLBI
Satgas BLBI menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan tugasnya. Beberapa tantangan dan kendala tersebut antara lain:
-
Kompleksitas Kasus BLBI: Kasus BLBI melibatkan banyak pihak dan transaksi keuangan yang kompleks. Hal ini membuat proses penelusuran aset dan penagihan dana BLBI menjadi sulit dan memakan waktu.
-
Kendala Hukum: Proses hukum terkait kasus BLBI seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya bukti, intervensi politik, dan praktik korupsi.
-
Aset yang Disembunyikan di Luar Negeri: Sebagian besar aset BLBI disembunyikan di luar negeri. Hal ini membuat proses penelusuran dan penyitaan aset menjadi sulit dan membutuhkan kerjasama internasional.
-
Kurangnya Koordinasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait juga menjadi kendala dalam penanganan kasus BLBI.
Dampak Pembubaran Satgas BLBI
Jika Satgas BLBI benar-benar dibubarkan, maka ada beberapa dampak yang mungkin terjadi, antara lain:
-
Penghentian Upaya Penagihan Dana BLBI: Pembubaran Satgas BLBI dapat menghentikan upaya penagihan dana BLBI yang masih belum tertagih. Hal ini dapat merugikan negara karena potensi kehilangan pendapatan negara.
-
Hilangnya Momentum Penanganan Kasus BLBI: Pembubaran Satgas BLBI dapat menghilangkan momentum penanganan kasus BLBI yang telah dibangun selama ini. Hal ini dapat membuat kasus BLBI semakin sulit untuk diselesaikan.
-
Timbulnya Ketidakpastian Hukum: Pembubaran Satgas BLBI dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status aset BLBI yang masih belum tertagih.
Alternatif Solusi
Meskipun Purbaya mengusulkan pembubaran Satgas BLBI, ada beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan, antara lain:
-
Evaluasi dan Restrukturisasi Satgas BLBI: Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas BLBI dan melakukan restrukturisasi jika diperlukan. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan mengganti personel yang tidak kompeten, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan memperkuat kerjasama internasional.
-
Pembentukan Tim Ad Hoc: Pemerintah dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari ahli hukum, ahli keuangan, dan ahli investigasi untuk menangani kasus BLBI secara lebih fokus dan efektif.
-
Penguatan Kerjasama Internasional: Pemerintah perlu memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara yang menjadi tempat persembunyian aset BLBI. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui perjanjian ekstradisi, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dan pertukaran informasi.
Kesimpulan
Usulan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membubarkan Satgas BLBI merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Keputusan akhir mengenai pembubaran Satgas BLBI harus diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi kerugian negara, dampak hukum, dan alternatif solusi yang ada. Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak terkait sebelum mengambil keputusan akhir. Yang jelas, upaya pengembalian dana BLBI harus tetap menjadi prioritas pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pembubaran Satgas BLBI tanpa solusi yang jelas akan menjadi preseden buruk dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
