Media Nganjuk – Kabar gembira menghampiri warga Jakarta yang tengah merencanakan pembelian properti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan penerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 840 Tahun 2025, yang secara signifikan meringankan beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan ini diharapkan dapat membuka pintu kepemilikan rumah bagi lebih banyak lapisan masyarakat.
Morris Danny, Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, menjelaskan bahwa Kepgub ini bukan sekadar perubahan angka pajak. Lebih dari itu, ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam mendukung akses kepemilikan rumah yang lebih terjangkau bagi seluruh warga.
"Melalui kebijakan baru ini, pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk mewujudkan impian memiliki hunian sendiri," ungkap Morris Danny.
Also Read
Keringanan BPHTB: Siapa Saja yang Berhak?
Kepgub Nomor 840 Tahun 2025 ini menawarkan cakupan penerima fasilitas pengurangan dan pembebasan BPHTB yang cukup luas. Tidak hanya individu, tetapi juga lembaga dan badan usaha tertentu berpotensi mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Mari kita telaah lebih dalam mengenai kategori-kategori penerima keringanan BPHTB yang diatur dalam Kepgub ini:
-
Individu Berpenghasilan Rendah (MBR): Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah akan mendapatkan prioritas dalam program pengurangan BPHTB. Kriteria ini biasanya mempertimbangkan batasan penghasilan bulanan, jumlah tanggungan keluarga, dan aset yang dimiliki. Dengan keringanan ini, diharapkan semakin banyak keluarga MBR yang mampu mewujudkan impian memiliki rumah yang layak huni.
-
Veteran dan Purnawirawan: Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka kepada negara, para veteran dan purnawirawan TNI/Polri akan diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan BPHTB. Kebijakan ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pahlawan yang telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara.
-
Penerima Warisan: Dalam proses pewarisan properti, seringkali ahli waris dihadapkan pada beban biaya BPHTB yang cukup besar. Kepgub ini memberikan keringanan bagi penerima warisan, terutama jika properti tersebut merupakan rumah tinggal yang akan digunakan sendiri. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan memastikan kelangsungan kepemilikan properti keluarga.
-
Korban Bencana Alam: Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam akan mendapatkan prioritas dalam program pembebasan BPHTB saat membeli atau membangun kembali rumah mereka. Pemerintah menyadari bahwa musibah bencana alam dapat menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi para korban, sehingga bantuan berupa pembebasan BPHTB ini diharapkan dapat meringankan beban mereka dan mempercepat proses pemulihan.
-
Lembaga Pendidikan dan Sosial: Lembaga pendidikan dan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pelayanan masyarakat juga berpotensi mendapatkan fasilitas pengurangan BPHTB saat memperoleh tanah dan bangunan untuk kepentingan operasional mereka. Hal ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan sosial dan pendidikan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
-
Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Pemerintah menyadari peran penting UMKM dalam menggerakkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, Kepgub ini memberikan insentif berupa pengurangan BPHTB bagi UMKM yang membeli atau membangun tempat usaha. Dengan insentif ini, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Jakarta.
-
Program Perumahan Rakyat: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai program perumahan rakyat yang bertujuan menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembeli rumah dalam program perumahan rakyat ini akan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan BPHTB. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga Jakarta memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
-
Pengembang Perumahan Terjangkau: Pengembang yang membangun perumahan dengan harga terjangkau juga berpotensi mendapatkan insentif berupa pengurangan BPHTB. Insentif ini diharapkan dapat mendorong pengembang untuk lebih banyak membangun perumahan yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dapat mengatasi masalah kekurangan perumahan di Jakarta.
Manfaat Jangka Panjang Kebijakan BPHTB Ringan
Kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi individu dan lembaga yang berhak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Jakarta secara keseluruhan. Beberapa manfaat jangka panjang dari kebijakan ini antara lain:
-
Meningkatkan Akses Kepemilikan Rumah: Dengan berkurangnya beban biaya BPHTB, semakin banyak masyarakat Jakarta yang mampu mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah warga yang tinggal di hunian tidak layak.
-
Mendorong Pertumbuhan Sektor Properti: Kebijakan ini akan memberikan stimulus bagi sektor properti di Jakarta. Dengan meningkatnya permintaan properti, pengembang akan lebih termotivasi untuk membangun proyek-proyek baru, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.
-
Meningkatkan Investasi di Jakarta: Iklim investasi di Jakarta akan semakin kondusif dengan adanya kebijakan yang meringankan beban pajak. Investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modal di sektor properti, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.
-
Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Dengan adanya keringanan BPHTB, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu. Hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah dan memungkinkan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan yang lebih banyak.
-
Mengurangi Kesenjangan Sosial: Kebijakan ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial di Jakarta. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk memiliki rumah, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan bahwa kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB ini disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan manfaat dari kebijakan ini harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses implementasi kebijakan ini berjalan lancar dan efisien. Sistem pelayanan harus disederhanakan dan petugas pelayanan harus memberikan pelayanan yang ramah dan profesional.
Evaluasi dan Penyesuaian
Kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Jika ditemukan kekurangan atau kelemahan dalam implementasi kebijakan, pemerintah harus segera melakukan penyesuaian dan perbaikan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian Jakarta.
Keputusan Gubernur Nomor 840 Tahun 2025 ini merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Dengan implementasi yang tepat dan evaluasi yang berkala, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan Jakarta yang lebih baik.
