Media Nganjuk – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 per bulan, yang dijadwalkan dari Oktober hingga Desember 2025, kini diusulkan untuk diperpanjang hingga Maret 2026. Pemerintah telah memulai penyaluran BLT sementara (BLTS) ini pada bulan Oktober, dengan total bantuan yang akan diterima setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai Rp900.000.
Program BLTS ini menargetkan 35,04 juta keluarga di seluruh Indonesia. Dengan asumsi rata-rata empat anggota keluarga (ayah, ibu, dan dua anak), diperkirakan bantuan ini akan menjangkau sekitar 140 juta jiwa, memberikan dampak signifikan bagi sebagian besar penduduk Indonesia.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan bahwa pencairan BLT akan dimulai pada pekan berikutnya setelah berita ini diterbitkan. Pemerintah berharap bantuan ini dapat menjaga daya beli masyarakat yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Also Read
Namun, muncul pertanyaan mengenai efektivitas jangka waktu penyaluran BLT yang hanya sampai Desember 2025 dalam mendongkrak perekonomian nasional. Terkait hal ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa tenggat waktu tersebut terlalu pendek. Menurutnya, perpanjangan penyaluran BLT hingga Maret 2026 akan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengatasi tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
"Tenggat waktu hanya sampai Desember, terlalu pendek karena BLT melihat situasi ekonomi saat ini yang penuh tekanan perlu diperpanjang sampai Maret 2026 ke depan," ujar Bhima di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Bhima Yudhistira menyoroti bahwa daya beli masyarakat saat ini masih sangat lemah. Sebagai indikator, ia menunjuk pada data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang menunjukkan bahwa masih terdapat 96 juta penerima PBI BPJS Kesehatan, yang mengindikasikan bahwa mereka masih tergolong sebagai masyarakat tidak mampu.
Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga hingga kuartal II-2025 hanya mengalami pertumbuhan tipis sebesar 0,2 persen. Meskipun pada kuartal I-2025 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,95 persen, pertumbuhan pada kuartal II-2025 hanya mencapai 4,97 persen. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi dan tekanan ekonomi global.
"BLT ini artinya pemerintah menyadari bahwa daya beli sedang turun. Tapi jangan sampai jadi politisasi. Artinya, diperlukan sinkronisasi data penerima BLT dengan data tunggal, misalnya dengan data PBI BPJS Kesehatan, dan data penerima subsidi," kata Bhima.
Pentingnya sinkronisasi data penerima BLT dengan data tunggal, seperti data PBI BPJS Kesehatan dan data penerima subsidi, menjadi krusial untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan. Dengan sinkronisasi data yang akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa BLT benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan dan memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Usulan perpanjangan penyaluran BLT hingga Maret 2026 ini menjadi isu penting yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Dengan kondisi ekonomi yang masih belum stabil dan daya beli masyarakat yang masih lemah, perpanjangan BLT dapat memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia.
Namun, perpanjangan BLT juga memerlukan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang cermat. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk BLT mencukupi dan tidak mengganggu program-program pembangunan lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BLT untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan.
Efektivitas BLT dalam mendongkrak perekonomian juga perlu dievaluasi secara berkala. Pemerintah perlu mengukur dampak BLT terhadap konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan. Dengan evaluasi yang komprehensif, pemerintah dapat mengetahui apakah BLT benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Selain BLT, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah lain untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
-
Menciptakan lapangan kerja: Pemerintah perlu mendorong investasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dengan meningkatnya lapangan kerja, masyarakat akan memiliki pendapatan yang lebih stabil dan daya beli yang lebih tinggi.
-
Menstabilkan harga kebutuhan pokok: Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tidak memberatkan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar jika diperlukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga.
-
Meningkatkan akses terhadap layanan keuangan: Pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, seperti kredit usaha mikro dan kecil (UMKM). Dengan akses terhadap layanan keuangan, UMKM dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
-
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan: Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan.
-
Memperbaiki infrastruktur: Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi.
Dengan kombinasi berbagai langkah tersebut, pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. BLT dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, namun perlu diimplementasikan secara hati-hati dan dievaluasi secara berkala.
Penting juga untuk diingat bahwa BLT bukanlah solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. BLT hanya merupakan bantuan sementara yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural dan meningkatkan investasi di sektor-sektor ekonomi yang produktif.
Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk meningkatkan keterampilan, berwirausaha, dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam konteks usulan perpanjangan BLT hingga Maret 2026, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, ketersediaan anggaran, dan efektivitas program. Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, tujuan dari semua upaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah perlu bekerja keras untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang maju, adil, dan makmur.
