Aksi demonstrasi besar-besaran direncanakan akan mengguncang Kabupaten Pati pada hari Rabu, 13 Agustus 2025. Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok mahasiswa, akan turun ke jalan menuntut Bupati Pati, Sudewo, untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Gelombang protes ini dipicu oleh kebijakan kontroversial pemerintah daerah terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai angka fantastis, yakni 250 persen. Meskipun pemerintah telah membatalkan kebijakan tersebut, kemarahan warga Pati tampaknya telah mencapai titik didih, dan mereka tidak lagi mempercayai Sudewo untuk memimpin daerah mereka.
Namun, di tengah hiruk pikuk persiapan aksi demonstrasi, muncul suara-suara sumbang yang mempertanyakan motif dan tujuan sebenarnya dari gerakan tersebut. Salah satu tokoh masyarakat Pati yang cukup vokal, Cahya Basuki, yang lebih dikenal dengan nama Yayak Gundul, justru menilai bahwa tuntutan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya terasa sangat aneh dan tidak relevan dengan permasalahan awal. Menurut Yayak, gerakan protes ini telah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu yang ingin memanfaatkan situasi untuk mencapai tujuan mereka.
Yayak Gundul, yang dikenal sebagai aktivis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah, mengungkapkan bahwa awalnya, ia dan rekan-rekannya hanya fokus pada penolakan terhadap kenaikan PBB yang dianggap sangat memberatkan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, narasi gerakan tersebut berubah menjadi tuntutan agar Bupati Sudewo dilengserkan dari jabatannya. Perubahan arah gerakan ini menimbulkan kecurigaan di benak Yayak, yang kemudian menyimpulkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memprovokasi dan mempolitisasi isu PBB untuk mencapai tujuan politik mereka.
Also Read
"Ada kekuatan politik yang memaksa demo ini terjadi. Yang memberatkan kenaikan PBB, bukan bupatinya," tegas Yayak saat memberikan keterangan kepada Sindonews TV pada Selasa, 12 Agustus 2025. Yayak menambahkan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak terlibat dalam penggalangan dana atau donasi untuk aksi demonstrasi tersebut. Menurutnya, demonstrasi seharusnya menjadi upaya terakhir ketika terjadi kebijakan yang merugikan masyarakat. Namun, dalam kasus ini, Yayak merasa bahwa aksi demonstrasi tersebut telah dipaksakan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tersembunyi.
Pernyataan Yayak Gundul ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya dalang di balik aksi demonstrasi yang menuntut Bupati Sudewo mundur. Apakah benar ada kekuatan politik yang ingin memanfaatkan isu PBB untuk menjatuhkan Sudewo dari jabatannya? Atau apakah tuntutan mundur ini murni merupakan aspirasi masyarakat yang merasa kecewa dengan kepemimpinan Sudewo?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi situasi politik di Kabupaten Pati. Pertama, perlu dilihat rekam jejak Sudewo selama menjabat sebagai bupati. Apakah selama masa kepemimpinannya, Sudewo telah membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial atau merugikan masyarakat? Apakah ada kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Sudewo atau pejabat-pejabat di bawahnya?
Kedua, perlu diidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik di Kabupaten Pati. Apakah ada partai politik atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin menggantikan Sudewo sebagai bupati? Apakah ada tokoh-tokoh politik lokal yang memiliki ambisi untuk menduduki kursi bupati?
Ketiga, perlu dianalisis dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Pati. Apakah ada kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin? Apakah ada masalah-masalah ekonomi yang belum terselesaikan, seperti pengangguran atau kemiskinan?
Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, akan dapat ditarik kesimpulan yang lebih objektif mengenai motif dan tujuan sebenarnya dari aksi demonstrasi yang menuntut Bupati Sudewo mundur. Apakah aksi ini murni merupakan aspirasi masyarakat yang merasa kecewa dengan kepemimpinan Sudewo, ataukah ada kekuatan politik yang ingin memanfaatkan situasi untuk mencapai tujuan mereka?
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pati diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gejolak sosial yang terjadi. Bupati Sudewo perlu membuka diri terhadap dialog dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan seluruh masyarakat Pati.
Di sisi lain, masyarakat Pati juga diharapkan dapat bertindak bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang damai dan tidak merugikan kepentingan umum. Masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah.
Situasi politik di Kabupaten Pati saat ini sangat dinamis dan kompleks. Aksi demonstrasi yang menuntut Bupati Sudewo mundur merupakan indikasi bahwa ada masalah-masalah yang perlu segera diselesaikan. Pemerintah dan masyarakat Pati perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan seluruh warga. Jangan sampai kepentingan politik sesaat mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih besar.
Selain itu, perlu diingat bahwa kenaikan PBB sebesar 250 persen merupakan isu yang sangat sensitif bagi masyarakat. Kebijakan ini tentu saja akan memberatkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencari alternatif lain yang lebih adil dan tidak memberatkan masyarakat.
Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana dana PBB digunakan dan apakah dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat atau tidak. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi terjadinya konflik.
Terakhir, semua pihak perlu menjaga kondusivitas dan keamanan di Kabupaten Pati. Jangan sampai aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi justru berujung pada kerusuhan atau tindakan anarkis. Aparat keamanan diharapkan dapat bertindak profesional dan tidak represif dalam mengamankan aksi demonstrasi.
Dengan kerja sama dari semua pihak, diharapkan situasi politik di Kabupaten Pati dapat kembali kondusif dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan sejahtera.
