Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyambut kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) World Intellectual Property Organization (WIPO), Daren Tang, yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Agustus 2025 di Jakarta. Kunjungan ini menandai momentum penting dalam upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan WIPO, khususnya dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI). Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi anak bangsa, sehingga mampu bersaing secara efektif di pasar global yang semakin kompetitif.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menyambut baik kunjungan Dirjen WIPO dan menekankan bahwa hal ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem KI nasional. Beliau menyatakan komitmennya untuk menjadikan KI sebagai fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan di Indonesia. Kerjasama dengan WIPO diharapkan dapat mempercepat penyusunan peta jalan KI nasional yang komprehensif, terukur, dan inklusif, yang berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Menkumham Supratman Andi Agtas menginisiasi pembentukan Protokol Jakarta. Protokol ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan para pencipta KI dan kebutuhan masyarakat untuk mengakses dan menikmati hasil karya tersebut. Inisiatif ini sangat relevan dalam konteks perkembangan platform digital global, di mana isu royalti dan kompensasi bagi para pencipta seringkali menjadi perdebatan yang kompleks.
Also Read
Urgensi Protokol Jakarta di Era Platform Digital Global
Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri kreatif secara fundamental. Platform digital global seperti media sosial, platform streaming musik dan video, serta berbagai aplikasi berbasis konten, telah menjadi saluran utama bagi distribusi dan konsumsi karya cipta. Di satu sisi, platform-platform ini memberikan peluang yang luar biasa bagi para pencipta untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memonetisasi karya mereka. Namun, di sisi lain, muncul tantangan terkait dengan perlindungan hak cipta, penegakan hukum, dan pembagian royalti yang adil.
Banyak pencipta, terutama yang berasal dari negara berkembang, seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan karya mereka di platform digital global. Mekanisme pembayaran royalti yang ada seringkali tidak transparan, kompleks, dan tidak menguntungkan bagi para pencipta. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital global juga menjadi tantangan yang signifikan, mengingat sifatnya yang lintas batas dan anonim.
Protokol Jakarta hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Protokol ini mengusulkan serangkaian prinsip dan mekanisme yang bertujuan untuk menciptakan sistem royalti platform global yang lebih transparan, akuntabel, dan adil. Beberapa poin penting yang diusulkan dalam Protokol Jakarta antara lain:
- Transparansi: Platform digital global harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai bagaimana royalti dihitung, siapa yang berhak menerima royalti, dan bagaimana royalti didistribusikan.
- Akuntabilitas: Platform digital global harus bertanggung jawab atas penggunaan karya cipta yang dilindungi hak cipta di platform mereka. Mereka harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta.
- Keadilan: Sistem royalti harus memastikan bahwa para pencipta menerima kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka. Kompensasi ini harus sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh karya tersebut.
- Partisipasi: Para pencipta harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai sistem royalti. Mereka harus memiliki perwakilan yang dapat menyuarakan kepentingan mereka dalam negosiasi dengan platform digital global.
- Penegakan Hukum: Harus ada mekanisme yang efektif untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital global. Mekanisme ini harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, platform digital global, dan organisasi kolektif manajemen hak cipta (LMK).
Dukungan WIPO terhadap Protokol Jakarta
Inisiasi Protokol Jakarta mendapat sambutan positif dari Dirjen WIPO, Daren Tang. Beliau menyatakan bahwa WIPO siap mendukung Indonesia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Protokol Jakarta. WIPO memiliki pengalaman dan keahlian yang luas dalam bidang KI, dan dapat memberikan bantuan teknis dan hukum kepada Indonesia dalam merumuskan dan menegosiasikan protokol ini.
Dukungan WIPO sangat penting untuk keberhasilan Protokol Jakarta. Dengan dukungan WIPO, Protokol Jakarta dapat menjadi standar global untuk sistem royalti platform digital yang adil dan transparan. Protokol ini juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang ingin meningkatkan perlindungan hak cipta dan mempromosikan industri kreatif di era digital.
Manfaat Protokol Jakarta bagi Indonesia
Protokol Jakarta memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Beberapa manfaat utama dari protokol ini antara lain:
- Meningkatkan pendapatan para pencipta Indonesia: Dengan sistem royalti yang lebih adil dan transparan, para pencipta Indonesia akan menerima kompensasi yang lebih layak atas penggunaan karya mereka di platform digital global. Hal ini akan meningkatkan pendapatan mereka dan memberikan insentif bagi mereka untuk terus berkarya dan berinovasi.
- Mendorong pertumbuhan industri kreatif Indonesia: Dengan perlindungan hak cipta yang lebih kuat dan sistem royalti yang lebih adil, industri kreatif Indonesia akan tumbuh dan berkembang. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
- Meningkatkan apresiasi terhadap karya cipta Indonesia: Dengan sistem royalti yang lebih transparan, masyarakat akan lebih menghargai karya cipta Indonesia. Hal ini akan mendorong mereka untuk membeli dan menggunakan produk-produk kreatif Indonesia secara legal, dan mengurangi pembajakan dan pelanggaran hak cipta.
- Meningkatkan citra Indonesia di mata internasional: Dengan menginisiasi Protokol Jakarta, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak cipta dan mempromosikan industri kreatif. Hal ini akan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional dan memperkuat posisinya sebagai negara yang menghargai KI.
Langkah Selanjutnya
Setelah pertemuan dengan Dirjen WIPO, Kemenkumham akan mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Protokol Jakarta. Langkah-langkah ini antara lain:
- Pembentukan tim kerja: Kemenkumham akan membentuk tim kerja yang terdiri dari para ahli KI, perwakilan dari industri kreatif, dan perwakilan dari LMK. Tim kerja ini akan bertugas untuk merumuskan draft Protokol Jakarta.
- Konsultasi publik: Kemenkumham akan mengadakan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran mengenai draft Protokol Jakarta.
- Negosiasi dengan platform digital global: Kemenkumham akan melakukan negosiasi dengan platform digital global untuk membahas implementasi Protokol Jakarta.
- Sosialisasi: Kemenkumham akan melakukan sosialisasi mengenai Protokol Jakarta kepada masyarakat luas.
Implementasi Protokol Jakarta akan membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, industri kreatif, platform digital global, dan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, Protokol Jakarta dapat menjadi kenyataan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia dan dunia.
Kesimpulan
Inisiasi Protokol Jakarta oleh Menkumham Supratman Andi Agtas merupakan langkah yang visioner dan strategis dalam melindungi hak cipta dan mempromosikan industri kreatif di era digital. Protokol ini memiliki potensi untuk menciptakan sistem royalti platform global yang lebih transparan, akuntabel, dan adil. Dengan dukungan WIPO dan kerjasama dari semua pihak, Protokol Jakarta dapat menjadi standar global dan memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia dan dunia. Diharapkan protokol ini dapat segera diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi para pencipta dan industri kreatif di Indonesia.
