Media Nganjuk – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan rencana ambisius untuk melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sumur rakyat di berbagai daerah. Langkah ini diwujudkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Permen ini menjadi landasan hukum untuk memperbaiki tata kelola sumur minyak rakyat, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
"Selama ini, usaha rakyat sudah ada sumur-sumurnya. Tapi mereka nggak punya legal. Mohon maaf, kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan Permen ini (Permen 14 Tahun 2025), semuanya sudah bisa kita lakukan," tegas Bahlil dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Jumat, 10 Oktober 2025. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya legalitas dan perlindungan bagi para pelaku usaha kecil yang selama ini berjuang dalam pengelolaan sumur minyak secara tradisional.
Kebijakan baru ini membuka peluang bagi sekitar 45 ribu sumur yang telah diinventarisasi oleh Kementerian ESDM, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk dikelola oleh masyarakat setempat. Pengelolaan ini akan dilakukan melalui wadah koperasi, UMKM, dan BUMD yang direkomendasikan oleh Kepala Daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.
Also Read
Sumur minyak masyarakat yang menjadi fokus program ini teridentifikasi berada di enam provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemilihan keenam provinsi ini didasarkan pada potensi sumber daya alam yang dimiliki, serta keberadaan sumur-sumur minyak rakyat yang selama ini belum terkelola secara optimal.
Lebih lanjut, aturan baru ini menekankan pentingnya aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.
Latar Belakang dan Urgensi Kebijakan
Keputusan Menteri ESDM untuk melibatkan UMKM dan koperasi dalam pengelolaan sumur rakyat bukanlah tanpa alasan. Selama ini, banyak sumur minyak tradisional dikelola secara informal oleh masyarakat setempat, tanpa adanya legalitas dan pengawasan yang memadai. Kondisi ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari praktik penambangan yang tidak aman, kerusakan lingkungan, hingga konflik dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, potensi ekonomi dari sumur-sumur minyak rakyat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak dari sumur-sumur tersebut memiliki cadangan minyak yang cukup signifikan, namun terkendala oleh keterbatasan modal, teknologi, dan pengetahuan. Akibatnya, produksi minyak dari sumur-sumur rakyat ini cenderung rendah dan tidak efisien.
Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk melakukan intervensi melalui kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini menghambat pengembangan sumur minyak rakyat. Dengan memberikan legalitas, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan, diharapkan UMKM dan koperasi dapat mengelola sumur-sumur minyak ini secara lebih profesional dan berkelanjutan.
Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan
Untuk memastikan keberhasilan program ini, Kementerian ESDM telah menyiapkan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan terstruktur. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumur rakyat oleh UMKM dan koperasi:
- Inventarisasi dan Verifikasi Sumur: Kementerian ESDM bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap sumur-sumur minyak rakyat yang ada di masing-masing daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan legalitas, potensi produksi, dan kondisi lingkungan dari setiap sumur.
- Pembentukan Koperasi dan UMKM: Masyarakat setempat didorong untuk membentuk koperasi atau UMKM yang akan menjadi wadah untuk mengelola sumur-sumur minyak. Pemerintah daerah akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi atau UMKM.
- Rekomendasi dari Kepala Daerah: Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) memberikan rekomendasi kepada koperasi atau UMKM yang dinilai memenuhi syarat untuk mengelola sumur-sumur minyak rakyat. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi Kementerian ESDM untuk memberikan izin pengelolaan.
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Daerah, koperasi atau UMKM akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian ESDM atau pihak lain yang ditunjuk. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan sumur minyak.
- Pendampingan dan Pengawasan: Kementerian ESDM dan pemerintah daerah akan memberikan pendampingan dan pengawasan secara berkala kepada koperasi atau UMKM yang mengelola sumur minyak. Pendampingan ini meliputi aspek teknis, manajemen, keuangan, dan lingkungan.
- Peningkatan Kapasitas: Pemerintah akan menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di koperasi atau UMKM. Pelatihan ini meliputi teknik penambangan yang aman dan efisien, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan lain-lain.
Manfaat dan Dampak Kebijakan
Kebijakan pengelolaan sumur rakyat oleh UMKM dan koperasi diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa manfaat dan dampak yang diharapkan:
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan mengelola sumur-sumur minyak secara legal dan profesional, UMKM dan koperasi dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian lokal dan mengurangi angka kemiskinan.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Kegiatan pengelolaan sumur minyak akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Peningkatan Pendapatan Daerah: Dengan meningkatkan produksi minyak dari sumur-sumur rakyat, pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari bagi hasil pajak dan retribusi. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- Peningkatan Kepatuhan Hukum: Dengan memberikan legalitas kepada UMKM dan koperasi yang mengelola sumur minyak, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan mengurangi praktik penambangan ilegal. Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor.
- Perbaikan Lingkungan: Dengan menerapkan standar keselamatan dan lingkungan yang ketat, UMKM dan koperasi dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan penambangan terhadap lingkungan. Hal ini akan menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem.
- Peningkatan Ketahanan Energi: Dengan meningkatkan produksi minyak dari sumur-sumur rakyat, pemerintah dapat meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen energi.
Tantangan dan Strategi Mengatasi
Meskipun kebijakan pengelolaan sumur rakyat oleh UMKM dan koperasi memiliki potensi yang besar, namun implementasinya juga menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi:
- Keterbatasan Modal: UMKM dan koperasi seringkali menghadapi keterbatasan modal untuk investasi dalam peralatan, teknologi, dan infrastruktur.
- Keterbatasan Teknologi: UMKM dan koperasi mungkin belum memiliki akses terhadap teknologi penambangan yang modern dan efisien.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia: UMKM dan koperasi mungkin kekurangan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan.
- Persaingan dengan Pihak Lain: UMKM dan koperasi mungkin menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal dan teknologi yang lebih canggih.
- Koordinasi Antar Instansi: Implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi, antara lain:
- Pemberian Bantuan Modal: Pemerintah akan memberikan bantuan modal kepada UMKM dan koperasi melalui program-program kredit murah dan subsidi bunga.
- Fasilitasi Akses terhadap Teknologi: Pemerintah akan memfasilitasi akses UMKM dan koperasi terhadap teknologi penambangan yang modern dan efisien melalui program-program pelatihan, transfer teknologi, dan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan teknologi.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah akan menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di UMKM dan koperasi.
- Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif: Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi melalui penyederhanaan perizinan, pengurangan biaya transaksi, dan perlindungan hukum.
- Penguatan Koordinasi Antar Instansi: Pemerintah akan memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah melalui pembentukan tim koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait.
Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan kebijakan pengelolaan sumur rakyat oleh UMKM dan koperasi dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara. Kebijakan ini bukan hanya tentang meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
