Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah merumuskan regulasi terkait transportasi daring (online) melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD). Namun, inisiatif ini menuai penolakan dari mayoritas pengemudi ojek online (ojol), terutama terkait rencana pemberlakuan status pekerja tetap dan pemotongan komisi sebesar 10%.
Para pengemudi berpendapat bahwa pemotongan komisi sebesar 10% akan secara signifikan mengurangi pendapatan mereka, karena akan mengurangi ruang untuk bonus, promo, dan insentif yang selama ini menjadi sumber penghasilan tambahan. Selain itu, mereka juga khawatir bahwa status karyawan akan membawa batasan administratif yang tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik pekerjaan mereka.
"Status karyawan akan menghadirkan batasan administrasi seperti syarat usia, pendidikan, dan jam kerja baku yang tidak sesuai dengan kondisi mayoritas pengemudi," ujar Buya, salah seorang pengemudi ojol, pada Jumat (28/11/2025).
Also Read
Irwansyah, pengemudi ojol lainnya, menambahkan bahwa fleksibilitas telah menjadi identitas dari profesi ini selama 10 tahun terakhir. Ia menolak rencana untuk dijadikan karyawan karena khawatir akan adanya syarat usia, pendidikan, dan jam kerja yang akan membatasi kebebasan mereka dalam bekerja.
"Saya tidak setuju dijadikan karyawan. Pasti akan ada syarat usia, pendidikan, jam kerja. Padahal kami bergantung pada fleksibilitas," tegasnya.
Penolakan ini tidak hanya berupa pernyataan, tetapi juga diwujudkan dalam aksi demonstrasi. Di Makassar, ratusan pengemudi ojol dari berbagai platform seperti Grab, Gojek, Maxim, dan ShopeeFood menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo. Dalam orasinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama: menolak potongan komisi 10% dan menolak rencana menjadikan mitra sebagai karyawan tetap.
Aksi penolakan yang lebih besar terjadi pada Jumat, 7 November 2025, ketika ribuan pengemudi dari komunitas URC Bergerak menggelar aksi akbar di kawasan Monas, Jakarta. Aksi ini melibatkan massa dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, hingga beberapa kota lain di Jawa Barat.
Ahmad Bakrie, perwakilan pengemudi online, menyatakan bahwa mereka mengawal penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) agar berkeadilan bagi semua pihak dan tidak timpang. Ia berharap Perpres tersebut akan berkelanjutan dan dapat diterapkan di seluruh daerah.
"Perpres yang akan diterbitkan, kami di sini mengawal supaya berkeadilan. Adil ke semua pihak, jangan sampai timpang. Kita maunya berkelanjutan terus, karena Perpres ini akan ke daerah juga," kata Ahmad Bakrie.
Polemik mengenai regulasi transportasi online ini mencerminkan kompleksitas dalam mengatur industri yang terus berkembang pesat. Di satu sisi, pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengemudi ojol, termasuk melalui penetapan status karyawan dan pengaturan komisi. Namun, di sisi lain, para pengemudi ojol menghargai fleksibilitas dan kebebasan yang mereka miliki sebagai mitra platform.
Beberapa pengamat menilai bahwa pemerintah perlu mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk pengemudi, platform, dan konsumen. Solusi tersebut harus mempertimbangkan karakteristik unik dari industri transportasi online, yang berbeda dengan industri konvensional.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menciptakan kategori pekerja baru yang disebut "pekerja platform" atau "pekerja gig". Kategori ini akan memberikan perlindungan sosial dan hak-hak dasar bagi para pekerja platform, tanpa menghilangkan fleksibilitas dan kebebasan mereka dalam bekerja.
Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyusunan regulasi, termasuk pengemudi, platform, serikat pekerja, dan akademisi. Hal ini akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan relevan, efektif, dan dapat diterima oleh semua pihak.
Regulasi yang baik akan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri transportasi online, sekaligus memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pengemudi ojol. Dengan demikian, industri ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Namun, perdebatan mengenai status karyawan dan komisi ini hanyalah sebagian kecil dari tantangan yang dihadapi oleh industri transportasi online. Masalah lain yang perlu diatasi adalah persaingan yang tidak sehat antar platform, tarif yang tidak adil, dan masalah keamanan.
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah ini, agar industri transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di sektor transportasi online. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing industri transportasi online Indonesia.
Dengan regulasi yang tepat dan dukungan yang memadai, industri transportasi online Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.
Namun, keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait, mendengarkan aspirasi mereka, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Proses dialog dan konsultasi yang transparan dan inklusif akan menjadi kunci untuk menghasilkan regulasi yang adil, efektif, dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat ditegakkan secara efektif. Penegakan hukum yang tegas akan mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku.
Dengan demikian, industri transportasi online Indonesia dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.
Pada akhirnya, tujuan dari regulasi transportasi online adalah untuk menciptakan ekosistem yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini akan membutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, platform, pengemudi, dan konsumen.
Dengan kerjasama yang baik, industri transportasi online Indonesia dapat menjadi contoh sukses bagi negara-negara lain di dunia.
Penting untuk diingat bahwa industri transportasi online terus berkembang dan berubah. Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu ditinjau dan disesuaikan secara berkala, agar tetap relevan dan efektif.
Proses peninjauan dan penyesuaian regulasi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak terkait. Hal ini akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, industri transportasi online Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada para pengemudi ojol, agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan penghasilan mereka. Dukungan ini dapat berupa pelatihan, bantuan modal, atau akses ke layanan keuangan.
Dengan demikian, para pengemudi ojol dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera.
Pada akhirnya, keberhasilan industri transportasi online Indonesia sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, agar para pengemudi ojol memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja global.
Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, industri transportasi online Indonesia dapat menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling kompetitif dan inovatif di dunia.
