Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan memaksa untuk mengambil salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pernyataan ini muncul dalam sidang sengketa informasi publik mengenai ijazah Jokowi yang diadakan di Gedung Anex, Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 28 Oktober 2025. Sidang ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi informasi terkait dokumen penting seorang mantan kepala negara.
Dalam persidangan, anggota majelis hakim Komisi Informasi Pusat mengajukan pertanyaan krusial kepada pihak ANRI mengenai kewenangan mereka. "Bahasa KPU informasi yang diminta salinan itu berada dalam posisi dikecualikan oleh KPU. Apakah dengan UU dari ANRI, ANRI punya kewajiban dan kewenangan untuk menarik dokumen pada badan publik, tak hanya KPU?" tanya hakim tersebut. Pertanyaan ini menyoroti adanya perbedaan interpretasi antara ANRI dan KPU mengenai status informasi yang diminta, yaitu salinan ijazah Jokowi. KPU menganggap informasi tersebut dikecualikan, sementara pemohon informasi berpendapat sebaliknya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak ANRI dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki daya paksa berdasarkan Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur ANRI. "Tidak ada daya paksa menurut UU maupun PP ANRI. Tidak dikuasai dan tidak ada daya paksa," jawab perwakilan ANRI. Jawaban ini mengindikasikan bahwa ANRI menyadari batasan kewenangannya dalam mengakses informasi yang berada di bawah pengelolaan badan publik lain, seperti KPU. Meskipun ANRI memiliki peran penting dalam pengelolaan arsip negara, kewenangannya tidak bersifat absolut dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Also Read
Hakim kembali mempertegas pertanyaan, "ANRI tidak punya kewenangan absolut meminta pada badan publik?" Pertanyaan ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai batasan kewenangan ANRI. Pihak ANRI kembali menegaskan, "Tidak ada norma 1 pun di UU 43 maupun PP 28 terkait daya paksa," kata ANRI lagi. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa dalam kerangka hukum yang ada, ANRI tidak memiliki kekuatan untuk memaksa badan publik lain menyerahkan dokumen atau informasi yang mereka kelola. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme koordinasi dan kerjasama antar lembaga negara yang harus dijaga, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sidang sengketa ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Komisi Informasi Publik, Syawaludin, yang terlebih dahulu membacakan pokok-pokok permohonan sengketa dari Bonatua Silalahi, pihak pemohon dalam kasus ini. Permohonan tersebut secara garis besar meminta salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. Permohonan ini didasarkan pada keyakinan pemohon bahwa informasi tersebut merupakan informasi publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat.
Kasus sengketa informasi ijazah Jokowi ini memiliki implikasi yang luas terhadap prinsip keterbukaan informasi publik di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, termasuk informasi mengenai kualifikasi pejabat publik. Di sisi lain, terdapat batasan-batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang mengenai informasi apa saja yang dapat diakses oleh publik. Keseimbangan antara kedua hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terkait keterbukaan informasi publik.
Pernyataan ANRI bahwa mereka tidak memiliki daya paksa untuk mengambil salinan ijazah Jokowi dari KPU menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengapa KPU menganggap informasi tersebut dikecualikan? Apakah ada alasan yang sah untuk menolak permintaan informasi dari masyarakat? Bagaimana mekanisme yang seharusnya ditempuh untuk mendapatkan informasi tersebut jika ANRI tidak memiliki kewenangan untuk memaksa? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
Sengketa informasi publik ini juga menyoroti pentingnya koordinasi dan kerjasama yang efektif antara lembaga-lembaga negara. ANRI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip negara seharusnya dapat bekerjasama dengan KPU sebagai lembaga yang menyimpan dokumen terkait pencalonan presiden. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi mengenai status informasi yang diminta.
Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi perlunya revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik. UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) beserta peraturan pelaksanaannya perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan tersebut relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru dalam penegakan hukum terkait keterbukaan informasi publik. Revisi tersebut dapat mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara dalam mengakses informasi, mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang lebih efektif, serta sanksi yang lebih tegas bagi pihak-pihak yang menghalangi akses terhadap informasi publik.
Dalam konteks demokrasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif. Untuk dapat melaksanakan hak tersebut, masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi yang relevan dan akurat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan informasi publik dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan transparan.
Kasus sengketa informasi ijazah Jokowi ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali komitmen kita terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Kita perlu memastikan bahwa semua lembaga negara, termasuk ANRI dan KPU, memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dan bersedia untuk bekerjasama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Dengan demikian, kita dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan memperkuat fondasi demokrasi kita.
Penting untuk dicatat bahwa sengketa informasi ini tidak serta merta membuktikan atau menyangkal keabsahan ijazah Jokowi. Sengketa ini hanya fokus pada proses permintaan informasi dan kewenangan lembaga negara dalam mengakses informasi tersebut. Keabsahan ijazah Jokowi sendiri merupakan isu yang berbeda dan memerlukan pembuktian yang terpisah.
Namun demikian, sengketa ini tetap memiliki relevansi yang signifikan karena menyangkut prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum dan demokrasi. Keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, dan supremasi hukum merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, penyelesaian sengketa informasi ijazah Jokowi ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Semua pihak terkait harus menghormati proses hukum yang berlaku dan menerima apapun hasil akhirnya. Yang terpenting adalah kita dapat belajar dari kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Pada akhirnya, tujuan kita adalah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, di mana pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta di mana masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi yang relevan dan akurat. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang cerdas, partisipatif, dan berdaya saing.
