Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyerukan dilakukannya kajian ulang terhadap proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Desakan ini didasari oleh kekhawatiran mengenai efektivitas dan relevansi IKN sebagai pengganti Jakarta, baik sebagai pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi. Bambang Haryo, yang akrab disapa BHS, menyoroti kompleksitas Jakarta sebagai magnet bagi jutaan penduduk dari seluruh Pulau Jawa, yang setiap hari berdatangan untuk berbagai keperluan, mulai dari pekerjaan, bisnis, hingga urusan pemerintahan.
BHS menekankan bahwa Jakarta telah lama menjadi pusat gravitasi ekonomi dan pemerintahan, menarik sekitar 10 juta penduduk dari seluruh Pulau Jawa setiap harinya. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,5 juta berasal dari wilayah Jabodetabek, sementara sisanya datang dari berbagai kota dan kabupaten di seluruh Jawa. Mobilitas penduduk yang tinggi ini didukung oleh infrastruktur transportasi yang beragam, mulai dari jalan kaki, sepeda, becak, sepeda motor, mobil, hingga kereta api. Kemudahan aksesibilitas ini menjadi salah satu faktor kunci yang membuat Jakarta tetap relevan dan vital bagi kehidupan masyarakat Jawa.
"Pemindahan IKN harus mempertimbangkan secara matang bagaimana memfasilitasi mobilitas penduduk yang sangat besar ini," ujar BHS. "Apakah IKN akan mampu menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk menampung dan melayani jutaan orang yang setiap hari datang dan pergi?"
Also Read
Kajian ulang yang diusulkan oleh BHS tidak hanya fokus pada aspek infrastruktur dan transportasi, tetapi juga pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pemindahan IKN. Ia menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan pakar dari berbagai bidang, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan seluruh bangsa.
Salah satu aspek penting yang perlu dikaji ulang adalah potensi dampak lingkungan dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. BHS mengingatkan bahwa Kalimantan merupakan paru-paru dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Pembangunan IKN harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.
"Kita harus belajar dari pengalaman negara lain yang telah melakukan pemindahan ibu kota," kata BHS. "Kita harus memastikan bahwa pemindahan IKN tidak hanya sekadar memindahkan gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga menciptakan kota yang layak huni, berkelanjutan, dan ramah lingkungan."
Selain itu, BHS juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek ekonomi dari pemindahan IKN. Ia mempertanyakan apakah IKN akan mampu menarik investasi yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pemindahan IKN tidak akan membebani keuangan negara secara berlebihan.
"Kita harus realistis dalam menghitung biaya dan manfaat dari pemindahan IKN," ujar BHS. "Kita harus memastikan bahwa investasi yang kita lakukan akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional."
Lebih lanjut, BHS menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dari pemindahan IKN. Ia mengingatkan bahwa pemindahan IKN akan berdampak pada kehidupan masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan IKN.
"Kita harus menghormati hak-hak masyarakat lokal," kata BHS. "Kita harus memastikan bahwa mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan kompensasi yang adil atas tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki."
Desakan BHS untuk melakukan kajian ulang terhadap proyek IKN mencerminkan kekhawatiran yang mendalam mengenai potensi risiko dan tantangan yang terkait dengan proyek ambisius ini. Ia menyerukan agar pemerintah lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang semua aspek sebelum melanjutkan proyek ini.
Beberapa poin penting yang perlu menjadi fokus dalam kajian ulang tersebut antara lain:
- Analisis Mendalam Terhadap Dampak Lingkungan: Melakukan studi lingkungan yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak negatif dari pembangunan IKN terhadap ekosistem Kalimantan Timur.
- Perencanaan Infrastruktur yang Matang: Memastikan bahwa infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi yang dibangun di IKN memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
- Keterlibatan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diperhatikan dan diakomodasi.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa seluruh proses pembangunan IKN dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi publik dan pengawasan yang ketat.
- Evaluasi Biaya dan Manfaat: Melakukan evaluasi yang cermat terhadap biaya dan manfaat dari pemindahan IKN untuk memastikan bahwa proyek ini layak secara ekonomi dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.
Dengan melakukan kajian ulang yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, diharapkan proyek IKN dapat direalisasikan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa IKN benar-benar dapat menjadi ibu kota negara yang modern, layak huni, dan ramah lingkungan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Desakan Bambang Haryo Soekartono ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam merealisasikan proyek IKN. Pemindahan ibu kota negara merupakan proyek besar dan kompleks yang memerlukan perencanaan yang matang dan pertimbangan yang cermat. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan melakukan kajian ulang yang komprehensif, diharapkan proyek IKN dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara. Kajian ulang ini juga harus mempertimbangkan model pembiayaan yang berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan investasi swasta dan skema pendanaan kreatif lainnya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan memastikan bahwa proyek IKN tidak membebani generasi mendatang. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan aspek keamanan dan pertahanan IKN, mengingat posisinya yang strategis dan potensi ancaman dari luar. Sistem keamanan yang terintegrasi dan modern perlu dibangun untuk melindungi IKN dari berbagai ancaman, baik fisik maupun non-fisik.
Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut secara matang, diharapkan proyek IKN dapat menjadi simbol kemajuan dan kemandirian bangsa, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
