Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, secara aktif mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas cakupan program pendidikan gratis agar menyentuh peserta didik di madrasah dan pondok pesantren (Ponpes) yang berada di wilayah Jakarta. Dorongan ini muncul seiring dengan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menambah 257 sekolah gratis pada tahun 2026, yang merupakan kelanjutan dari uji coba yang telah dilakukan pada 40 sekolah di tahun 2025.
Dina Masyusin, sebagai representasi dari Partai Perindo di DPRD DKI Jakarta, melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dan terjangkau dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memilih untuk menempuh pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Menurutnya, madrasah dan pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan memberikan pendidikan agama yang komprehensif kepada generasi muda. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus dan dukungan yang memadai agar lembaga-lembaga pendidikan ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya, Dina Masyusin secara spesifik meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk menjalin koordinasi yang erat dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kanwil Jakarta. Koordinasi ini bertujuan untuk menyusun regulasi yang tepat dan memastikan bahwa pondok pesantren dan madrasah dapat menjadi bagian integral dari program sekolah gratis di Jakarta pada tahun 2026. Dina menekankan bahwa kerjasama antara Disdik dan Kemenag sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala teknis dan administratif yang mungkin muncul dalam proses implementasi program ini.
Also Read
"Mohon Dinas Pendidikan koordinasi dengan Kemenag/perwakilan di Jakarta agar regulasinya dibuat supaya pondok pesantren dan madrasah menjadi bagian sekolah gratis di Jakarta tahun 2026," ujar Dina dengan penuh harap. Pernyataan ini mencerminkan komitmennya untuk memperjuangkan hak pendidikan yang sama bagi seluruh anak-anak di Jakarta, tanpa memandang latar belakang atau pilihan pendidikan mereka.
Dina Masyusin juga merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD DKI Jakarta. Sebagai anggota Pansus Pendidikan, ia memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan program-program pendidikan yang akan dilaksanakan di Jakarta. Ia активно terlibat dalam berbagai diskusi dan rapat yang membahas isu-isu pendidikan, termasuk masalah aksesibilitas, kualitas, dan pemerataan pendidikan.
Menurut Dina, dengan menjadikan madrasah dan ponpes sebagai bagian dari program sekolah gratis di Jakarta, pemerintah dapat mewujudkan kesetaraan pendidikan di Ibu Kota. Ia berpendapat bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa terkendala oleh faktor ekonomi atau sosial. Program sekolah gratis ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka.
"Supaya madrasah dan pondok pesantren tetap jalan harus diusahakan supaya menjadi bagian dari sekolah gratis di Jakarta. Tak hanya itu, program sekolah gratis itu juga sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dalam akses pendidikan di Ibu Kota," tegasnya.
Lebih lanjut, Dina menjelaskan bahwa program sekolah gratis ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan biaya pendidikan. Program ini juga harus mencakup peningkatan kualitas pendidikan di madrasah dan pondok pesantren, melalui pelatihan guru, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, lulusan madrasah dan pondok pesantren akan memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan sekolah-sekolah umum lainnya, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa.
Dina Masyusin juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung program sekolah gratis ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan, untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan pendidikan di Jakarta. Ia percaya bahwa dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Jakarta dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warganya.
Program sekolah gratis yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Ibu Kota. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan angka partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, dan peningkatan kualitas lulusan. Dengan semakin banyak anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas, Jakarta akan memiliki generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, yang siap menghadapi tantangan global dan membangun masa depan yang lebih baik.
Selain itu, program sekolah gratis ini juga dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dari daerah lain untuk datang dan menetap di Jakarta. Dengan adanya jaminan pendidikan gratis, Jakarta akan menjadi kota yang ramah bagi keluarga dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meraih kesuksesan. Hal ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Jakarta.
Namun demikian, program sekolah gratis ini juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah masalah pendanaan. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencukupi dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program ini, agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan.
Tantangan lainnya adalah masalah kualitas pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah-sekolah yang terlibat dalam program ini memiliki standar kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Pemerintah juga harus memberikan dukungan yang memadai bagi sekolah-sekolah yang masih tertinggal, agar mereka dapat meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli pendidikan, praktisi pendidikan, dan masyarakat sipil. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program ini, agar dapat mengetahui apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki.
Dina Masyusin berharap bahwa program sekolah gratis ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta secara keseluruhan. Ia percaya bahwa dengan pendidikan yang berkualitas, Jakarta dapat menjadi kota yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Ia juga berharap bahwa program ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia, untuk melakukan hal yang sama.
Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin akan terus mengawal dan mendukung program sekolah gratis ini. Ia akan активно mengawasi pelaksanaan program ini dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif kepada pemerintah, agar program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ia juga akan terus memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi seluruh anak-anak di Jakarta, tanpa memandang latar belakang atau pilihan pendidikan mereka.
Dengan semangat gotong royong dan kerjasama yang solid, Dina Masyusin yakin bahwa Jakarta dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warganya. Ia berharap bahwa generasi muda Jakarta akan menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, yang siap menghadapi tantangan global dan membangun masa depan yang lebih baik.
