Jombang, Jawa Timur – Proyek Jalan Senilai Miliaran Rupiah Jadi Sorotan
Proyek pembangunan jalan rabat beton ruas Cupak-Asemgede di Desa Asemgede, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan tajam setelah mengalami kerusakan parah, ambles, pada Selasa, 21 Oktober 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang akhirnya membuka data terkait nilai anggaran yang dikucurkan untuk proyek yang baru seumur jagung ini.
Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi, mengungkapkan bahwa proyek dengan panjang 748 meter tersebut dibangun pada tahun 2023 dengan total anggaran mencapai Rp1.471.545.660,66.
Also Read
"(Proyek dibangun) tahun 2023, dengan anggaran Rp. 1.471.545.660,66 tolok ukur jalan rigid sepanjang 748 m," kata Bayu kepada MediaNganjuk.com, Sabtu, 26 Oktober 2025.
Bayu menegaskan bahwa anggaran tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan rigid beton jalan. Sebelumnya, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran yang digelontorkan untuk proyek jalan rabat beton akses Asemgede pada tahun 2023. Alasannya, ia membutuhkan waktu untuk melakukan pengecekan data karena proyek tersebut dilaksanakan dua tahun silam.
"Saya lupa berapa anggarannya dan apa saja proyek yang dikerjakan di lokasi itu. Mohon waktu, saya butuh untuk kroscek datanya," ujar Bayu kepada MediaNganjuk.com beberapa waktu lalu.
Perbaikan Permanen Dianggarkan dalam P-APBD 2025
Meskipun demikian, sebagai respons terhadap kerusakan yang terjadi, pemerintah daerah telah menganggarkan dana sebesar Rp1,4 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 untuk perbaikan permanen jalan tersebut melalui paket rehabilitasi jalan Made-Asemgede.
"Paket tersebut mencakup pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan pengecoran jalan dengan metode rigid beton," jelas Bayu.
Ia menambahkan bahwa pembangunan akan dimulai dengan pembuatan TPT di sekitar titik longsor untuk memastikan daya tahan jalan. "Setelah TPT selesai, baru dilanjutkan pengerjaan perkerasannya," imbuhnya.
Bupati Jombang Salahkan Curah Hujan Tinggi
Bupati Jombang, Warsubi, saat meninjau perbaikan jalan pada Kamis (23/10), menyatakan bahwa kerusakan jalan disebabkan oleh banjir akibat intensitas hujan yang tinggi, yang mengakibatkan tanah longsor dan amblesnya jalan.
"Karena tanah yang longsor sehingga rigid beton sampai pecah, sehingga tahun ini kita selesaikan, kita perbaiki. Longsor karena hujan deras, kalau hujan, banjirnya bisa satu meter, kalau banjir airnya melewati atas jalan. Apalagi wilayah ini berada di wilayah hutan," terangnya.
DPRD Jombang Curiga Terhadap Kualitas Proyek
Kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu singkat setelah pembangunan selesai memicu kecurigaan dari anggota DPRD Jombang. Mereka meragukan kualitas pelaksanaan dan perencanaan proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut. Jalan rabat beton di Asemgede yang baru berumur satu tahun kini menganga, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan legislatif.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai bahwa kasus Asemgede hanyalah salah satu dari sekian banyak proyek pemerintah yang rusak sebelum waktunya, mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem perencanaan dan lemahnya pengawasan, yang berujung pada pemborosan anggaran.
"Dua tahun rusak, ambrol, itu bisa jadi salah perencanaan atau salah di pelaksanaan. Kalau cuma langsung mengucurkan dana begitu, itu bisa jadi pemerintah kita jadi hanya reaktif," kata Hadi pada Sabtu (25/10/2025).
Evaluasi Menyeluruh Mendesak Dilakukan
Hadi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada perbaikan kerusakan di permukaan. Menurutnya, langkah yang paling penting adalah menelusuri akar masalah di balik proyek yang menelan anggaran fantastis tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lapangan.
"Prinsipnya itu dievaluasi dulu, pelaksanaannya, perencanaannya, ada nggak malpelaksanaan atau malperencanaan dari proyek 2023 itu. Kalau itu yang terjadi, maka kita bisa minta pertanggungjawaban lebih dahulu kan, menurut usia bangunan masih muda," ujarnya.
Politisi dari PKB itu menekankan bahwa perbaikan yang tergesa-gesa tanpa evaluasi menyeluruh hanya akan menciptakan siklus kerusakan yang baru. Ia mendesak pemerintah untuk berhenti bersikap reaktif dan mulai berani menelusuri rantai kesalahan sejak perencanaan awal.
"Pemerintah perlu menelisik lagi perencanaan dan pelaksanaannya. Kalau ada hal kebijakan begini, kan tugas kami di DPRD untuk melakukan pengawasan, baik pekerjaan yang sudah lama maupun yang akan datang," tegasnya.
Potret Buruk Pembangunan Daerah
Hadi menyatakan bahwa kasus jalan ambrol di Asemgede menjadi potret klasik pembangunan daerah, di mana proyek diselesaikan dengan cepat tetapi tidak bertahan lama. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat dari pihak eksekutif dan legislatif.
"Pemerintah perlu menelisik lagi perencanaan dan pelaksanaannya. Kalau ada hal kebijakan begini kan tugas kami di DPRD untuk melakukan pengawasan, baik pekerjaan yang sudah lama maupun yang akan datang," tandasnya.
Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan
Kasus jalan ambrol di Asemgede ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan di Kabupaten Jombang. Masyarakat berhak mengetahui secara detail bagaimana dana publik sebesar Rp1,4 miliar tersebut dialokasikan dan digunakan dalam proyek jalan rabat beton tersebut.
Selain itu, perlu dilakukan audit independen untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Jika ditemukan adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dampak Buruk Bagi Masyarakat
Kerusakan jalan di Asemgede ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat setempat. Jalan yang ambles mengganggu aktivitas sehari-hari warga, menghambat akses transportasi, dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki jalan tersebut agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya dilaksanakan dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Peran Aktif Masyarakat Dibutuhkan
Kasus jalan ambrol di Asemgede ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerahnya. Jika menemukan adanya indikasi penyimpangan atau kecurangan, masyarakat harus berani melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dari semua pihak, diharapkan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Jombang dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Investigasi Mendalam Harus Dilakukan
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, perlu dilakukan investigasi mendalam terhadap proyek jalan rabat beton di Asemgede. Investigasi ini harus melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan independen untuk mengungkap penyebab utama kerusakan jalan tersebut.
Hasil investigasi ini harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan proyek, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi yang tegas.
Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem
Berdasarkan hasil investigasi, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Peningkatan Kualitas Perencanaan: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perencanaan proyek dilakukan secara matang dan komprehensif, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, hidrologi, dan sosial ekonomi wilayah setempat.
- Pemilihan Kontraktor yang Kompeten: Pemerintah daerah harus selektif dalam memilih kontraktor pelaksana proyek. Kontraktor yang dipilih harus memiliki pengalaman, kompetensi, dan rekam jejak yang baik.
- Pengawasan yang Ketat: Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga serah terima. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan melibatkan tenaga ahli yang kompeten.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proyek.
- Evaluasi Berkala: Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat.
Dengan melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh, diharapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang dapat dilaksanakan dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran.
Komitmen Pemerintah Daerah Diuji
Kasus jalan ambrol di Asemgede ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Masyarakat akan terus mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.
Jika pemerintah daerah mampu merespons kasus ini dengan cepat, transparan, dan akuntabel, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat. Namun, jika pemerintah daerah gagal merespons kasus ini dengan baik, maka kepercayaan masyarakat akan menurun dan pembangunan daerah akan terhambat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, Kabupaten Jombang dapat mewujudkan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. [dayat]
