Nganjuk, Jawa Timur – Gelombang kritik terhadap pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk terus bergulir. Kali ini, Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM), sebuah organisasi masyarakat sipil yang aktif menyuarakan kepentingan publik, mendesak Pemkab Nganjuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai boros dalam penggunaan anggaran rapat. Sorotan utama tertuju pada anggaran konsumsi makanan dan minuman (mamin) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) yang mencapai angka fantastis, yakni Rp1 miliar.
Ketua FAAM, Achmad Ulinuha, menyatakan bahwa di tengah upaya pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran, pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah serupa. Menurutnya, Pemkab Nganjuk perlu menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap penanganan program-program penting pemerintah.
"Anggaran mamin untuk rapat yang nilainya fantastis di tengah upaya efisiensi anggaran ini sangat menyakiti hati masyarakat. Pejabat masih banyak menggunakan anggaran fantastis hanya untuk sekadar rapat. Ini jauh dari kata penghematan," ujar Achmad dengan nada prihatin.
Also Read
FAAM menilai bahwa alokasi anggaran seharusnya lebih berpihak pada program-program yang memiliki fokus sasaran yang jelas. Achmad menyoroti adanya indikasi kuat bahwa biaya pra-pelaksanaan, seperti rapat-rapat, justru mendominasi belanja anggaran, sementara anggaran untuk pelaksanaan program itu sendiri jauh lebih kecil.
"Output apa yang dihasilkan dari anggaran mamin sebesar Rp1 miliar di Dinas PPKB? Jangan sampai anggaran untuk persiapan suatu program justru lebih besar daripada pelaksanaan program itu sendiri," tegas Achmad.
FAAM juga menyoroti peran Dinas PPKB dalam membantu program penanganan stunting. Menurut Achmad, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk penanganan stunting. "Seharusnya konsepnya fokus pada kemanfaatan untuk masyarakat. Kalau seperti ini, diprediksi tidak akan ada manfaatnya," katanya.
Achmad menilai bahwa persoalan ini mengindikasikan penerapan APBD Pemkab Nganjuk tidak berpihak pada kepentingan masyarakat pada umumnya. Ia berpendapat bahwa azas manfaat dari anggaran tersebut tidak berimbas pada kesejahteraan rakyat secara langsung.
"Cara mereka mengasesmen anggaran ini menunjukkan bahwa penerima manfaat lebih banyak pada pejabat, bukan untuk masyarakat," papar Achmad.
Selain itu, FAAM juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk untuk turut mengevaluasi persoalan ini. Achmad menilai bahwa peran DPRD dalam mengawasi rancangan anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif sangat penting. Ia mendorong DPRD untuk memangkas anggaran rutinitas dan lebih fokus pada penggunaan anggaran untuk program-program yang tepat sasaran.
"Banggar DPRD harus serius dalam meloloskan program pemerintah daerah, mana yang sifatnya program rutinitas dan mana yang prioritas," pungkas Achmad.
Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Bidang Pembangunan Keluarga DPPKB Nganjuk, Suhartatik Kundariana, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terkait penggunaan anggaran tersebut. Ia mengaku telah menggelar rapat untuk membahas kritikan tersebut dan berupaya memperkecil kegiatan rapat agar fokus pada program yang tepat sasaran.
"Iya, masih dievaluasi. Kalau memang sesuai dengan juknis kebutuhan dan bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak masalah. Tapi tadi Bu Kadis sudah berpesan agar lebih berhati-hati dan tepat sasaran," kata Suhartatik.
Suhartatik mengakui bahwa intensitas rapat di OPD-nya cukup tinggi. Namun, ia menjelaskan bahwa anggaran rapat digunakan saat kegiatan tersebut melibatkan OPD lain. "Memang tidak selalu ada anggaran maminnya. Rata-rata yang ada itu saat rapat dengan dinas lain," tutupnya.
Sebelumnya, Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk mencatatkan anggaran fantastis untuk konsumsi rapat kerja. Pagu belanja makan dan minum (mamin) rapat tahun 2025 mencapai angka Rp828 juta, melonjak drastis dari tahun sebelumnya yang hanya Rp244 juta. Rincian belanja tersebut tertuang dalam laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dari data tersebut, tercatat setidaknya 14 pos belanja mamin hanya untuk keperluan rapat, dengan nilai masing-masing pos bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Jika diakumulasi, totalnya mencapai Rp828.175.000 untuk tahun 2025, nyaris menyentuh angka Rp1 miliar.
Kepala Dinas PPKB Nafhan Tohawi menjelaskan bahwa meningkatnya pagu pos anggaran mamin saat rapat dikarenakan intensitas kegiatan sosialisasi yang juga meningkat. Dalam satu bulan, kata dia, pertemuan digelar rutin di masing-masing kecamatan, dengan jumlah kader mencapai lebih dari 5.000 orang. Rapat tidak hanya berlangsung di lingkup dinas, tetapi juga menyebar di berbagai wilayah.
"Ya, sesuai target, kadang ya satu bulan sekali Mas, kita laksanakan semua masing-masing koordinator wilayah untuk mengumpulkan kader-kader. Kader kita seluruh kabupaten ada kurang lebih 5.160 yang terbagi di masing-masing kecamatan," papar Nafhan.
Kasus anggaran rapat fantastis di Dinas PPKB Nganjuk ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai prioritas anggaran daerah. Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut dan mendesak Pemkab Nganjuk untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
Kritik yang dilontarkan oleh FAAM dan sorotan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat berharap agar anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan anggaran. Evaluasi terhadap OPD yang dinilai boros dalam penggunaan anggaran rapat merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Informasi mengenai anggaran daerah harus mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran.
Dengan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, diharapkan pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.
Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi daerah lain di Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan publik.
Masyarakat sipil dan media massa memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah. Dengan mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran, masyarakat sipil dan media massa dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Pemerintah daerah juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sipil dan media massa. Dengan menjalin komunikasi yang baik, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan yang berharga dari masyarakat sipil dan media massa mengenai pengelolaan anggaran.
Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan media massa, diharapkan pengelolaan anggaran di Indonesia dapat semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.
