Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya keseimbangan antara peran pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan keynote speech dalam acara LPS Financial Festival di Surabaya, Kamis (7/8/2025). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih didominasi oleh permintaan domestik, yang mencakup konsumsi dan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dengan kontribusi ekspor sebagai pelengkap.
Purbaya menjelaskan bahwa target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5-6 persen membutuhkan strategi yang efektif dalam mengakselerasi sumber-sumber pertumbuhan. Data per Juni 2025 menunjukkan bahwa konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, menyumbang 62,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara PMTB berkontribusi sebesar 27,83 persen. Dengan demikian, permintaan domestik secara keseluruhan menyumbang sekitar 80-90 persen terhadap PDB, sementara sisanya berasal dari ekspor.
"Kekuatan ekonomi Indonesia berasal dari besarnya domestic demand. Karena itu, dua mesin penggerak utama ekonomi domestik tersebut harus dioptimalkan," tegas Purbaya. Ia menyoroti bahwa dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung berada di kisaran 5-6 persen. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika harga komoditas mengalami booming, pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen dengan peran dominan sektor swasta sebagai penggerak utama. Kondisi ini juga berdampak positif pada penurunan rasio utang pemerintah.
Also Read
Namun, pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), ketika harga komoditas mulai menurun dan pandemi Covid-19 melanda, peran pemerintah menjadi lebih signifikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. "Selama 20 tahun terakhir, mesin ekonomi kita berjalan tidak seimbang—kadang sektor swasta yang dominan, kadang pemerintah. Ke depan, keduanya harus berjalan beriringan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi," ungkapnya.
Purbaya juga menyoroti tantangan eksternal yang dihadapi Indonesia, seperti ketidakpastian akibat faktor geopolitik dan kebijakan ekonomi global. Meskipun demikian, ia optimis bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, asalkan kedua mesin penggerak perekonomian, yaitu pemerintah dan sektor swasta, dapat berfungsi secara seimbang.
"Sekarang pemerintah punya program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang penting untuk menjaga stabilitas. Tapi jangan lupakan peran private sector," tambahnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, yang dapat dicapai dengan mendorong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi produktif yang digerakkan oleh pelaku usaha. Kunci keberhasilan sinergi ini adalah menciptakan rasa optimisme di kalangan pelaku ekonomi.
"Kalau pun ada gejolak global, kekuatan domestik kita 80 persen, hanya 20 persen dari ekspor. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan semua mesin ekonomi domestik," tegas Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah merancang strategi penguatan ekonomi lokal. "Kami menggerakkan sekitar 2,8 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan total omzet sekitar Rp188 miliar," ujarnya. Eri menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya berupaya mengubah aset-aset tidak produktif menjadi tempat usaha bagi warga miskin, seperti kafe, laundry, dan tempat pencucian motor.
"Aset yang selama ini menganggur tidak hanya digunakan untuk pengusaha besar, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku UMKM," katanya. Dengan optimalisasi aset tersebut, diharapkan akan semakin banyak warga yang berani membuka usaha, sehingga ekonomi lokal dapat bergerak lebih dinamis, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Analisis dan Implikasi:
Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pentingnya keseimbangan antara peran pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki implikasi yang signifikan. Selama beberapa dekade terakhir, dinamika ekonomi Indonesia telah menunjukkan fluktuasi dalam kontribusi kedua sektor ini. Pada masa booming komoditas, sektor swasta menjadi motor utama pertumbuhan, sementara pada masa-masa sulit seperti pandemi Covid-19, pemerintah mengambil peran yang lebih dominan, terutama melalui stimulus fiskal dan pembangunan infrastruktur.
Keseimbangan yang dimaksud oleh Purbaya bukan berarti pembagian peran yang sama rata, melainkan sinergi yang saling melengkapi. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengurangi hambatan birokrasi, dan memberikan insentif yang tepat untuk mendorong sektor swasta berinvestasi dan berinovasi. Di sisi lain, sektor swasta perlu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing agar mampu bersaing di pasar global.
Program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih memiliki potensi untuk meningkatkan permintaan domestik dan menciptakan lapangan kerja. Namun, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa program-program ini tidak mematikan inisiatif swasta atau menciptakan distorsi pasar.
Peran perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi produktif juga sangat penting. Pemerintah perlu mendorong perbankan untuk lebih berani mengambil risiko dan memberikan pinjaman kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lainnya. Namun, perbankan juga perlu melakukan penilaian risiko yang cermat dan memastikan bahwa pinjaman yang diberikan digunakan secara produktif.
Inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan aset-aset tidak produktif untuk dimanfaatkan oleh UMKM merupakan contoh yang baik dari bagaimana pemerintah daerah dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Inisiatif ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
Rekomendasi:
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:
-
Peningkatan Iklim Investasi: Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan iklim investasi dengan menyederhanakan regulasi, mengurangi birokrasi, dan memberikan insentif yang tepat untuk menarik investasi asing dan domestik.
-
Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah perlu melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi.
-
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.
-
Pengembangan UMKM: Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM, termasuk akses ke pembiayaan, pelatihan, teknologi, dan pasar. UMKM memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
-
Diversifikasi Ekonomi: Pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi dari sektor-sektor yang bergantung pada komoditas ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, seperti manufaktur, jasa, dan pariwisata.
-
Penguatan Tata Kelola: Pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi korupsi.
-
Sinergi Antar Lembaga: Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama secara erat untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program pembangunan selaras dan saling mendukung.
-
Peningkatan Efisiensi Belanja Pemerintah: Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dengan memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.
-
Pengendalian Inflasi: Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat investasi.
-
Penguatan Sektor Keuangan: Pemerintah perlu memperkuat sektor keuangan dengan meningkatkan regulasi dan pengawasan, serta mendorong inovasi dan inklusi keuangan.
Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Keseimbangan antara peran pemerintah dan sektor swasta, serta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Media Nganjuk akan terus mengawal dan memberitakan perkembangan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada isu-isu yang relevan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
