Media Nganjuk – Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, memberikan penjelasan terkait fenomena menarik yang terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,12 persen pada kuartal II-2025 ternyata tidak serta merta diikuti oleh peningkatan rasio pajak (tax ratio). Yon Arsal menegaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak tidaklah sesederhana yang dibayangkan, dan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan.
Dalam penjelasannya, Yon Arsal menyoroti bahwa tidak semua jenis penerimaan pajak memiliki korelasi langsung dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode yang sama. Ia mencontohkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu jenis pajak yang paling mencerminkan kondisi ekonomi secara langsung. Hal ini dikarenakan PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa, sehingga pergerakannya dapat menjadi indikator aktivitas ekonomi. Namun, Yon Arsal juga menekankan bahwa dampak PPN terhadap tax ratio tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan jeda waktu sekitar satu hingga dua bulan.
"Penerimaan pajak kita itu tidak langsung berhubungan dengan, tidak semua penerimaan pajak itu langsung berhubungan dengan PDB pada saat yang bersangkutan," ujar Yon Arsal dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa fluktuasi ekonomi tidak serta merta langsung tercermin dalam angka penerimaan pajak secara keseluruhan.
Also Read
Lebih lanjut, Yon Arsal menjelaskan bahwa jenis pajak lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh Orang Pribadi, memiliki karakteristik yang berbeda dalam hubungannya dengan kinerja ekonomi. PPh Badan, misalnya, dihitung berdasarkan kinerja perusahaan pada tahun sebelumnya. Artinya, setoran PPh Badan yang diterima pada tahun 2025 sebenarnya mencerminkan kondisi bisnis perusahaan pada tahun 2024. Jika perusahaan mencatatkan kinerja yang baik pada tahun 2024, maka setoran PPh Badan pada tahun 2025 akan cenderung tinggi, meskipun kondisi ekonomi saat ini mungkin sedang mengalami perlambatan. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami penurunan kinerja pada tahun 2024, maka setoran PPh Badan pada tahun 2025 akan lebih rendah, meskipun ekonomi secara umum sedang tumbuh.
"Kalau PPh Badan itu angsuran yang dibayar sekarang itu adalah berdasarkan kinerjanya perusahaan tahun lalu. Jadi kalau perusahaan tahun lalu dia bagus, ya tahun ini dia bagus. Nah, kalau dia sekarang lagi jelek, itu tercerminnya nanti di tahun depan," jelas Yon Arsal. Penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas sistem perpajakan dan bagaimana berbagai jenis pajak memberikan kontribusi yang berbeda terhadap tax ratio.
Dengan demikian, penurunan rasio pajak di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif bukanlah sesuatu yang aneh atau mengkhawatirkan. Hal ini lebih disebabkan oleh mekanisme perhitungan dan karakteristik masing-masing jenis pajak yang memiliki keterkaitan yang berbeda dengan kinerja ekonomi. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan nasional.
Penjelasan yang disampaikan oleh Yon Arsal ini penting untuk dipahami oleh masyarakat luas, khususnya para pelaku ekonomi dan pengamat kebijakan. Dengan memahami mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, kita dapat memiliki perspektif yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi kinerja ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Selain faktor-faktor yang telah disebutkan oleh Yon Arsal, terdapat beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi rasio pajak suatu negara. Salah satunya adalah struktur ekonomi. Negara-negara yang memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor informal atau sektor pertanian cenderung memiliki rasio pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki struktur ekonomi yang lebih modern dan didominasi oleh sektor industri dan jasa. Hal ini dikarenakan sektor informal dan sektor pertanian seringkali sulit untuk dijangkau oleh sistem perpajakan.
Faktor lainnya adalah tingkat kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak suatu negara, maka semakin tinggi pula rasio pajaknya. Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak, dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.
Selain itu, kebijakan pemerintah di bidang perpajakan juga dapat mempengaruhi rasio pajak. Kebijakan-kebijakan seperti perubahan tarif pajak, pemberian insentif pajak, dan reformasi administrasi perpajakan dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak dan rasio pajak.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio pajak melalui berbagai upaya, seperti memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi.
Peningkatan rasio pajak merupakan salah satu agenda penting bagi pemerintah Indonesia. Dengan rasio pajak yang lebih tinggi, pemerintah akan memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.
Namun, upaya peningkatan rasio pajak juga harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan tidak memberatkan dunia usaha dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem perpajakan yang ada adil dan transparan, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem tersebut.
Dengan demikian, peningkatan rasio pajak merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, seperti dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan perpajakan.
Selain itu, pemerintah juga perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Pelayanan yang baik dan efisien akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Pemerintah juga perlu terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.
Dalam jangka panjang, peningkatan rasio pajak akan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia. Dengan sumber daya yang lebih besar, pemerintah akan mampu mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera, dengan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.
Oleh karena itu, mari kita dukung upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak. Dengan membayar pajak secara patuh, kita turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Pajak yang kita bayarkan akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas sistem perpajakan dan pentingnya pajak bagi pembangunan, kita dapat menjadi warga negara yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi kemajuan Indonesia.
