Komisi IV DPR RI gencar melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga beras di berbagai daerah. Menyusul laporan fluktuasi harga beras yang meresahkan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera melakukan intervensi pasar secara masif dan terukur. Intervensi ini diharapkan dapat menstabilkan harga beras di tingkat konsumen dan memastikan ketersediaan pasokan yang cukup di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, secara langsung meninjau stok beras yang tersimpan di kompleks pergudangan Bulog Panaikang. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa stok beras di wilayah tersebut mencukupi, bahkan melebihi kapasitas gudang yang tersedia.
"Kami mengecek stok beras Bulog di sini untuk memastikan apakah cukup. Ternyata cukup. Kami juga mengecek sisa impor beras tahun lalu yang harus segera dikeluarkan, dan ini pelan-pelan sudah dikeluarkan. Jadi, untuk cadangan beras di Sulsel, ini mencukupi," ujar Titiek Soeharto saat diwawancarai oleh Media Nganjuk, Selasa (12/8/2025).
Also Read
Lebih lanjut, Titiek Soeharto menjelaskan bahwa stok beras di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencapai 500 ribu ton. Jumlah ini dinilai sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan, Bulog terpaksa menyewa gudang pihak ketiga untuk menampung kelebihan stok beras tersebut.
Menanggapi fluktuasi harga beras di pasar, Titiek Soeharto menyatakan keyakinannya bahwa intervensi pasar yang dilakukan Bulog melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan efektif menormalkan kembali harga beras. Program SPHP merupakan mekanisme penyaluran beras Bulog ke pasar dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga dapat menekan harga beras di tingkat konsumen.
"Ini tugasnya Bulog untuk intervensi pasar. Kalau harganya naik, mereka harus lepas SPHP supaya harganya normal kembali. Mudah-mudahan secepatnya bisa normal kembali," tegas Titiek Soeharto.
Komisi IV DPR RI berharap Bulog dapat segera mengoptimalkan pelaksanaan Program SPHP di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga beras signifikan. Selain itu, DPR juga meminta Bulog untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka memastikan kelancaran distribusi beras dan mencegah terjadinya praktik penimbunan atau spekulasi yang dapat memperparah kondisi pasar.
Selain meninjau stok beras, Komisi IV DPR RI juga memberikan apresiasi terhadap keberadaan Sentra Pengolahan Beras (SPB) di Gudang Panaikang. SPB merupakan fasilitas modern yang mampu menghasilkan beras premium berkualitas tinggi. Titiek Soeharto menilai SPB dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kualitas beras lokal dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
"Ini luar biasa. Bisa nanti diterapkan di daerah lain. Koperasi Merah Putih juga bisa dengan mesin yang lebih kecil. Ini bukan oplos beras, tapi dibuat lebih cantik dan ditingkatkan kualitasnya," puji Titiek Soeharto.
Keberadaan SPB diharapkan dapat mendorong petani untuk menghasilkan beras berkualitas tinggi, sehingga dapat bersaing dengan beras impor dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, SPB juga dapat menjadi pusat pelatihan bagi petani dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang pengolahan beras.
Secara terpisah, Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan instruksi DPR dalam rangka menstabilkan harga beras di pasar. Bulog telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:
- Peningkatan Volume Penyaluran SPHP: Bulog akan meningkatkan volume penyaluran beras SPHP ke pasar secara signifikan, terutama di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui berbagai saluran distribusi, seperti pasar tradisional, ritel modern, dan operasi pasar.
- Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah: Bulog akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka memastikan kelancaran distribusi beras dan mencegah terjadinya praktik penimbunan atau spekulasi. Koordinasi ini meliputi pemantauan harga beras di pasar, pengawasan terhadap distribusi beras, dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.
- Optimalisasi Penggunaan Stok Beras: Bulog akan mengoptimalkan penggunaan stok beras yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok beras akan disalurkan secara bertahap dan terukur, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
- Peningkatan Efisiensi Distribusi: Bulog akan terus berupaya meningkatkan efisiensi distribusi beras, sehingga dapat menekan biaya operasional dan menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Peningkatan efisiensi distribusi dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Pengawasan Ketat terhadap Kualitas Beras: Bulog akan melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas beras yang disalurkan ke pasar. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa beras yang diterima masyarakat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Bayu Krisnamurthi juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap tenang dalam menghadapi fluktuasi harga beras. Bulog menjamin ketersediaan pasokan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, Bulog menjamin ketersediaan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Kami akan terus berupaya untuk menstabilkan harga beras di pasar dan memastikan bahwa masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau," ujar Bayu Krisnamurthi.
Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri melalui berbagai program, seperti peningkatan luas areal tanam, penggunaan bibit unggul, perbaikan irigasi, dan pemberian subsidi pupuk. Peningkatan produksi beras dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.
Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal lainnya, seperti jagung, ubi jalar, singkong, dan sagu. Diversifikasi pangan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi tekanan terhadap produksi beras.
DPR dan pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Stabilitas harga beras merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan intervensi pasar yang tepat sasaran dan dukungan dari seluruh pihak terkait, diharapkan harga beras dapat segera kembali normal dan masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau. Pemerintah dan DPR akan terus memantau perkembangan harga beras di pasar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga beras.
