Sengketa RI-Malaysia soal Ambalat, Ini Penjelasan Bahlil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan terkait sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia di sekitar Laut Sulawesi. Dalam keterangannya, Bahlil menekankan bahwa meskipun pembahasan mengenai batas teritorial merupakan kewenangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), terdapat rencana untuk mengelola sumber daya alam (SDA) di wilayah tersebut secara bersama-sama dengan Malaysia.

"Ambalat kalau secara teritori, itu nanti biar Kemhan sama Kemenlu yang jawab. Tetapi memang ada sempat ide, bahwa Ambalat itu, kalau ada sumber daya alamnya, dikelola bersama. Tapi itu masih dalam batas ide, masih dalam pembahasan. Belum final," ujar Bahlil usai konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Semester I 2025 di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Bahlil menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap penelitian lebih lanjut mengenai sumber daya alam yang terkandung di laut Ambalat yang berpotensi untuk dikelola bersama. "Belum-belum (SDA yang bisa dikelola), kita belum penelitian," imbuhnya. Sebelumnya, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun konsep kerja sama untuk pengelolaan blok Ambalat yang saat ini masih menjadi sengketa.

Ambalat: Wilayah Sengketa yang Kaya Sumber Daya Alam

Ambalat merupakan blok laut yang terletak di Laut Sulawesi, berbatasan dengan perairan Kalimantan Timur (Indonesia) dan Sabah (Malaysia). Wilayah ini menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969, ketika Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Sengketa ini kemudian memanas pada tahun 2002, ketika Malaysia memberikan konsesi eksplorasi minyak dan gas di wilayah tersebut kepada perusahaan minyak Shell.

Indonesia mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya berdasarkan prinsip negara kepulauan (archipelagic state) yang diakui secara internasional. Sementara itu, Malaysia berpendapat bahwa Ambalat merupakan bagian dari landas kontinennya berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982.

Meskipun sengketa wilayah ini belum terselesaikan, kedua negara sepakat untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Indonesia dan Malaysia juga telah melakukan beberapa kali perundingan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Potensi Sumber Daya Alam di Ambalat

Wilayah Ambalat diperkirakan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama minyak dan gas bumi. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, potensi minyak di Ambalat diperkirakan mencapai 764 juta barel, sedangkan potensi gasnya mencapai 1,4 triliun kaki kubik. Selain minyak dan gas, Ambalat juga memiliki potensi sumber daya mineral lainnya, seperti nikel, tembaga, dan emas.

Potensi sumber daya alam yang besar ini menjadi salah satu alasan mengapa Ambalat menjadi wilayah sengketa yang penting bagi Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tentu ingin memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya.

Rencana Pengelolaan Bersama: Solusi yang Mungkin?

Ide untuk mengelola sumber daya alam di Ambalat secara bersama-sama antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu solusi yang mungkin untuk menyelesaikan sengketa wilayah ini. Konsep pengelolaan bersama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua negara, baik dari segi ekonomi maupun politik.

Dari segi ekonomi, pengelolaan bersama dapat meningkatkan pendapatan negara melalui bagi hasil dari eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, kerja sama ini juga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi di sektor energi.

Dari segi politik, pengelolaan bersama dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kerja sama ini juga dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kedua negara mampu menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif.

Tantangan dalam Pengelolaan Bersama

Meskipun konsep pengelolaan bersama terlihat menjanjikan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar kerja sama ini dapat berjalan dengan sukses. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pandangan mengenai batas wilayah dan hak kepemilikan atas sumber daya alam.

Indonesia dan Malaysia perlu mencapai kesepakatan yang jelas mengenai batas wilayah yang akan dikelola bersama. Selain itu, kedua negara juga perlu menyepakati mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan.

Tantangan lainnya adalah masalah keamanan dan pengawasan di wilayah Ambalat. Kedua negara perlu bekerja sama untuk menjaga keamanan wilayah tersebut dari tindakan ilegal, seperti pencurian ikan dan penyelundupan.

Perlunya Kehati-hatian dan Transparansi

Dalam merealisasikan rencana pengelolaan bersama Ambalat, pemerintah Indonesia perlu bertindak hati-hati dan transparan. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti akademisi, ahli hukum, dan masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Ambalat dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah perlu menerapkan standar lingkungan yang ketat dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

Kesimpulan

Sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merupakan masalah yang kompleks dan belum terselesaikan. Meskipun demikian, ide untuk mengelola sumber daya alam di Ambalat secara bersama-sama dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Untuk merealisasikan rencana ini, Indonesia dan Malaysia perlu mengatasi berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan mengenai batas wilayah dan hak kepemilikan atas sumber daya alam. Pemerintah Indonesia juga perlu bertindak hati-hati dan transparan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat, Indonesia dan Malaysia dapat memanfaatkan sumber daya alam di Ambalat untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya, sekaligus mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

Analisis Tambahan:

• Implikasi Ekonomi: Pengelolaan bersama Ambalat dapat membuka peluang investasi yang signifikan di sektor energi, menarik perusahaan-perusahaan minyak dan gas internasional untuk berpartisipasi. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja.
• Implikasi Politik: Keberhasilan pengelolaan bersama Ambalat dapat meningkatkan citra Indonesia dan Malaysia di mata dunia sebagai negara yang mampu menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif. Hal ini juga dapat memperkuat stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara.
• Implikasi Sosial: Pengelolaan bersama Ambalat harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal di sekitar wilayah tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan tidak dirugikan oleh dampak lingkungan yang mungkin timbul.
• Peran Diplomasi: Diplomasi yang intensif dan berkelanjutan sangat penting dalam menyelesaikan sengketa Ambalat. Pemerintah Indonesia perlu terus melakukan dialog dengan Malaysia untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan menjaga stabilitas di kawasan tersebut.
• Kedaulatan Negara: Pemerintah Indonesia harus tetap menjaga kedaulatan negara dalam proses pengelolaan bersama Ambalat. Setiap kesepakatan yang dicapai dengan Malaysia harus sesuai dengan hukum internasional dan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait, Indonesia dan Malaysia dapat mengubah sengketa Ambalat menjadi peluang untuk kerja sama yang saling menguntungkan dan mempererat hubungan bilateral.