Ketua Umum Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia (ISSC), Budi Harta Winata, menyampaikan kegelisahannya di hadapan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai serbuan impor baja konstruksi yang mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. Ia mendesak Bea Cukai untuk bertindak tegas menghentikan laju impor baja konstruksi, yang dinilai merugikan secara signifikan para pelaku industri di tanah air.
Budi Harta Winata dengan nada prihatin mengungkapkan, "Kami sangat mendukung Bea Cukai untuk mengambil tindakan nyata, menangkap dan menghentikan impor baja ilegal. Saat ini, kita menyaksikan menjamurnya gudang-gudang, pabrik-pabrik, bahkan bangunan-bangunan komersial yang didirikan dengan menggunakan produk baja impor. Ironisnya, proyek-proyek ini dulunya menjadi sumber penghidupan bagi kami, para pengusaha baja konstruksi dalam negeri."
Fenomena banjir impor baja konstruksi ini semakin memprihatinkan ketika kapasitas produksi baja dalam negeri sebenarnya mampu mencapai angka 1 juta ton per tahun. Namun, fakta berbicara lain, pada periode 2017 hingga 2025, justru baja konstruksi impor membanjiri pasar domestik dengan volume mencapai 600 ribu ton per tahun. Kondisi ini secara langsung menggerus peluang kerja di industri baja nasional, yang selama ini menjadi sandaran hidup bagi ribuan tenaga kerja di berbagai daerah.
Also Read
Budi Harta Winata dengan nada getir menceritakan dampak nyata yang dialami perusahaannya, "Dulu, perusahaan saya hanya membutuhkan 20 ribu ton baja untuk menghidupi seribu karyawan. Sekarang, jumlah karyawan kami menyusut drastis, hanya tinggal 70 orang saja. Dari seribu tukang las yang dulu bekerja pada kami, kini banyak yang kehilangan pekerjaan akibat maraknya impor baja konstruksi."
Dalam forum dialog bersama Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons cepat terhadap keluhan yang disampaikan oleh para pelaku industri konstruksi. Purbaya menegaskan komitmennya untuk mencari solusi terbaik dalam menjaga keberlangsungan industri baja dalam negeri. Ia berjanji akan meninjau kembali regulasi dan kebijakan terkait impor baja, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Bea Cukai, untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan ini. Ia mengajak para pelaku industri baja untuk terus meningkatkan daya saing produknya, baik dari segi kualitas maupun harga. Pemerintah, kata Purbaya, akan berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan insentif yang diperlukan, serta memberantas praktik-praktik impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri.
Permasalahan banjir impor baja ini bukan hanya sekadar ancaman bagi kelangsungan bisnis para pengusaha konstruksi, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional. Industri baja merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap sektor-sektor lainnya. Ketika industri baja mengalami kesulitan, dampaknya akan terasa pada sektor konstruksi, manufaktur, properti, dan sektor-sektor terkait lainnya.
Selain itu, banjir impor baja juga dapat mengancam lapangan kerja dan meningkatkan angka pengangguran. Industri baja merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, baik tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja tidak terampil. Ketika industri baja mengalami penurunan produksi akibat serbuan impor, ribuan tenaga kerja berpotensi kehilangan pekerjaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan banjir impor baja ini. Selain pengetatan pengawasan dan penindakan terhadap impor ilegal, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan daya saing industri baja dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
-
Peningkatan Efisiensi Produksi: Pemerintah dapat memberikan dukungan teknis dan finansial kepada industri baja untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kualitas produk.
-
Pengembangan Teknologi: Pemerintah perlu mendorong pengembangan teknologi di industri baja, baik melalui penelitian dan pengembangan (R&D) maupun melalui transfer teknologi dari negara-negara maju.
-
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri baja melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri.
-
Peningkatan Penggunaan Produk Baja Dalam Negeri: Pemerintah dapat mendorong peningkatan penggunaan produk baja dalam negeri melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memprioritaskan produk dalam negeri.
-
Penguatan Kerja Sama Industri: Pemerintah perlu memfasilitasi kerja sama antara industri baja dengan sektor-sektor terkait lainnya, seperti sektor konstruksi, manufaktur, dan properti, untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan permintaan produk baja dalam negeri.
Selain langkah-langkah di atas, pemerintah juga perlu melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-negara yang menjadi sumber impor baja. Pemerintah perlu menyampaikan kekhawatiran mengenai praktik-praktik perdagangan yang tidak adil dan meminta negara-negara tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah ekspor baja yang merugikan industri dalam negeri.
Dalam mengatasi permasalahan banjir impor baja ini, dibutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan industri baja dalam negeri dapat terus tumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penting untuk diingat bahwa industri baja merupakan aset strategis bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri baja, serta memastikan bahwa industri ini dapat bersaing secara adil dan berkelanjutan di pasar global. Dengan dukungan yang tepat, industri baja dalam negeri dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lingkungan dalam pengembangan industri baja. Industri baja dikenal sebagai industri yang menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong industri baja untuk menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, serta mengurangi emisi karbon dalam proses produksinya. Dengan demikian, industri baja dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Pada akhirnya, solusi untuk mengatasi permasalahan banjir impor baja ini tidak hanya terletak pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada komitmen dan kerja keras dari seluruh pelaku industri. Para pengusaha baja perlu terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan produk-produk berkualitas yang mampu bersaing dengan produk impor. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang solid, industri baja dalam negeri dapat melewati masa-masa sulit ini dan meraih kesuksesan di masa depan.
