Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kesempatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan pembenahan menyeluruh, meskipun ancaman pembekuan dan potensi perampingan besar-besaran membayangi. Keputusan ini diambil di tengah sorotan tajam terhadap kinerja Bea Cukai yang dinilai kurang optimal dan citra negatif yang melekat di masyarakat. Purbaya menegaskan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagi Bea Cukai untuk membuktikan diri dan melakukan transformasi signifikan. Jika dalam kurun waktu satu tahun tidak ada perbaikan yang berarti, maka opsi pembekuan akan diambil, dan konsekuensi terburuknya adalah merumahkan sekitar 16 ribu pegawai Bea Cukai.
Pernyataan tegas ini disampaikan Purbaya dalam acara Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025). Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap isu ini dan memberikan mandat untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Bea Cukai. Purbaya menekankan bahwa pembekuan Bea Cukai bukanlah tujuan utama, melainkan upaya terakhir jika semua opsi perbaikan gagal. Ia berharap Bea Cukai dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berbenah diri dan mengembalikan kepercayaan publik.
"Kalau memang tidak bisa perform, ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16 ribu pekerja Bea Cukai kita rumahkan," kata Purbaya dengan nada serius. Ia menambahkan bahwa citra buruk Bea Cukai telah merugikan para pelaku usaha di dalam negeri, terutama terkait dengan masuknya barang-barang impor ke pasar domestik dan masalah-masalah lainnya. Keluhan dari para pengusaha mengenai proses kepabeanan yang rumit, biaya tinggi, dan praktik-praktik yang tidak transparan menjadi dasar evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Also Read
Purbaya menyadari bahwa perubahan membutuhkan waktu dan komitmen dari seluruh jajaran Bea Cukai. Oleh karena itu, ia memberikan waktu satu tahun bagi Bea Cukai untuk melakukan pembenahan. Selama periode ini, Kementerian Keuangan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat terhadap kinerja Bea Cukai. Indikator keberhasilan akan difokuskan pada peningkatan efisiensi proses kepabeanan, penurunan biaya, peningkatan transparansi, dan pemberantasan praktik-praktik korupsi dan pungutan liar.
"Tapi sebaiknya kita perbaiki dulu sendiri, daripada kita langsung tutup tanpa warning. Kan jelek, tidak dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri," sambungnya. Purbaya menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada Bea Cukai untuk memperbaiki diri sebelum mengambil tindakan yang lebih drastis. Ia meyakini bahwa dengan komitmen dan kerja keras, Bea Cukai dapat melakukan transformasi yang signifikan dan menjadi lembaga yang profesional, efisien, dan berintegritas.
Purbaya menjelaskan bahwa rencana pembekuan Ditjen Bea Cukai ini merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja direktorat tersebut. Ia juga menyinggung sejarah pembekuan Bea Cukai di era Orde Baru oleh Presiden Soeharto. Saat itu, Presiden Soeharto menugaskan operator swasta, SGS (Société Générale de Surveillance) asal Swiss, untuk mengerjakan pekerjaan kepabeanan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kinerja Bea Cukai yang dinilai kurang memuaskan dan maraknya praktik korupsi.
"Dalam prosesnya (perbaikan), akan kelihatan yang aman, yang bisa gabung, mana yang tidak. Nanti yang tidak bisa gabung, yang tidak bisa merubah diri, ya saya akan langsung menganjurkan (pembubaran)," kata Purbaya. Ia menegaskan bahwa proses perbaikan akan melibatkan evaluasi terhadap kinerja individu dan unit kerja di Bea Cukai. Mereka yang menunjukkan komitmen dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan akan diberikan kesempatan untuk terus berkontribusi. Namun, bagi mereka yang tidak mampu atau tidak mau berubah, akan ada konsekuensi yang tegas, termasuk potensi pemberhentian.
Ancaman perampingan pegawai Bea Cukai menjadi perhatian serius bagi banyak pihak. Ribuan pegawai terancam kehilangan pekerjaan jika Bea Cukai gagal melakukan pembenahan. Namun, Purbaya menegaskan bahwa perampingan bukanlah tujuan utama, melainkan konsekuensi logis jika Bea Cukai tidak mampu meningkatkan kinerja dan efisiensinya. Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menghindari skenario terburuk ini.
Langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Bea Cukai dalam satu tahun ke depan meliputi:
-
Peningkatan Efisiensi Proses Kepabeanan: Bea Cukai harus menyederhanakan proses kepabeanan, mengurangi birokrasi, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan. Implementasi sistem online yang terintegrasi dan transparan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi.
-
Penurunan Biaya: Bea Cukai harus meninjau kembali semua biaya yang terkait dengan proses kepabeanan dan berupaya untuk menurunkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi praktik pungutan liar.
-
Peningkatan Transparansi: Bea Cukai harus meningkatkan transparansi dalam semua aspek operasionalnya. Informasi mengenai peraturan, prosedur, dan biaya kepabeanan harus mudah diakses oleh publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dapat membantu meningkatkan transparansi.
-
Pemberantasan Korupsi dan Pungutan Liar: Bea Cukai harus melakukan upaya yang lebih agresif untuk memberantas korupsi dan pungutan liar. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi.
-
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Bea Cukai harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Pegawai Bea Cukai harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.
-
Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Terkait: Bea Cukai harus meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pelaku usaha, asosiasi industri, dan lembaga pemerintah lainnya. Kerjasama yang baik akan membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan efisiensi proses kepabeanan.
Keputusan Purbaya untuk memberikan kesempatan kepada Bea Cukai untuk berbenah diri merupakan langkah yang bijaksana. Namun, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Bea Cukai untuk melakukan transformasi yang signifikan. Jika Bea Cukai gagal, maka konsekuensi yang harus ditanggung akan sangat berat. Masa depan 16 ribu pegawai Bea Cukai berada di tangan mereka sendiri. Mereka harus membuktikan bahwa mereka mampu berubah dan menjadi lembaga yang profesional, efisien, dan berintegritas.
Media Nganjuk akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Kami berharap Bea Cukai dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berbenah diri dan mengembalikan kepercayaan publik. Keberhasilan Bea Cukai akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.
