Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa negosiasi perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), khususnya dengan Kazakhstan, mengalami penundaan akibat pembubaran parlemen di negara tersebut. Penundaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas akses pasar ekspor ke kawasan Eurasia.
Perjanjian dagang dengan Kazakhstan merupakan bagian integral dari Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan EAEU. EAEU sendiri merupakan blok ekonomi yang terdiri dari Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kirgizstan. Kesepakatan ini diharapkan dapat membuka peluang perdagangan yang signifikan bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan ekspor ke negara-negara anggota EAEU.
Menurut Menteri Budi Santoso, perundingan Indonesia-EAEU CEPA semula ditargetkan rampung pada Desember 2025. Namun, dinamika politik internal di Kazakhstan, khususnya pembubaran parlemen, memaksa kedua belah pihak untuk menunda proses perundingan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan memerlukan penyesuaian strategi dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Also Read
"Indonesia–EAEU CEPA ini seharusnya Desember selesai. Tapi kemarin kami dengar kabar parlemen Kazakhstan dibubarkan, jadi terpaksa mundur," ujar Menteri Budi Santoso dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan perkembangan politik dan ekonomi di negara-negara mitra dagangnya, termasuk Kazakhstan, karena dampaknya terhadap kelancaran perundingan dagang.
Menteri Budi Santoso menambahkan bahwa penundaan ini berpotensi menggeser target penyelesaian perundingan hingga awal tahun 2026. "Sehingga kemungkinan mundur, kalau tidak Januari atau Februari ini," tambahnya. Penundaan ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia, mengingat pentingnya EAEU sebagai pasar potensial bagi produk-produk Indonesia.
Dalam konteks yang lebih luas, penundaan Indonesia-EAEU CEPA mencerminkan kompleksitas dalam perundingan dagang internasional. Faktor-faktor seperti perubahan politik, dinamika ekonomi global, dan kepentingan nasional masing-masing negara dapat memengaruhi kelancaran proses perundingan. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas, komitmen, dan strategi yang adaptif untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul.
Meskipun mengalami penundaan, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan Indonesia-EAEU CEPA. Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak, termasuk peningkatan volume perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi di berbagai sektor.
Selain Indonesia-EAEU CEPA, pemerintah Indonesia juga memprioritaskan penyelesaian sejumlah perundingan dagang strategis lainnya pada tahun 2025. Beberapa di antaranya adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA), Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-Canada CEPA), Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-Peru CEPA), dan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (Indonesia-Tunisia PTA).
Upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan berbagai perundingan dagang strategis ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan membuka pasar-pasar baru, Indonesia dapat meningkatkan ekspor, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja.
Dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, perundingan dagang menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Kesepakatan dagang yang komprehensif dan saling menguntungkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan aliran investasi.
Selain itu, perundingan dagang juga dapat menjadi platform untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di berbagai sektor, seperti pertanian, industri, jasa, dan teknologi. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan akses ke pasar yang lebih luas.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perundingan dagang merupakan proses yang kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antar berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam perundingan dagang, serta melibatkan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam forum-forum regional dan internasional untuk mempromosikan kepentingan perdagangan Indonesia dan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain. Melalui partisipasi aktif ini, Indonesia dapat berkontribusi pada pembentukan arsitektur perdagangan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam perdagangan internasional, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendukung peningkatan ekspor Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan global.
Penundaan perundingan Indonesia-EAEU CEPA akibat pembubaran parlemen Kazakhstan menjadi pengingat bahwa dinamika politik dan ekonomi global dapat memengaruhi kelancaran perundingan dagang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memiliki strategi yang fleksibel dan adaptif untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul.
Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan Indonesia-EAEU CEPA dan perundingan dagang strategis lainnya. Dengan membuka pasar-pasar baru dan memperkuat kerja sama ekonomi, Indonesia dapat meningkatkan daya saing, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja.
Media Nganjuk akan terus memantau perkembangan perundingan Indonesia-EAEU CEPA dan perundingan dagang lainnya, serta memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Diharapkan, upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, penundaan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia dan Kazakhstan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi perundingan yang ada. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan, sehingga perundingan dapat dilanjutkan dengan lebih efektif dan efisien setelah situasi politik di Kazakhstan stabil.
Pemerintah Indonesia juga perlu menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah Kazakhstan untuk memahami perkembangan politik dan ekonomi terbaru di negara tersebut. Komunikasi yang baik akan membantu kedua belah pihak untuk membangun kepercayaan dan mencari solusi yang saling menguntungkan dalam perundingan dagang.
Selain itu, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan forum-forum regional dan internasional untuk menyampaikan keprihatinan atas penundaan perundingan Indonesia-EAEU CEPA dan mendorong penyelesaian yang cepat. Dukungan dari negara-negara lain dan organisasi internasional dapat memberikan tekanan positif bagi Kazakhstan untuk segera menyelesaikan masalah politik internalnya dan melanjutkan perundingan dagang.
Dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan strategi diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar tertentu. Diversifikasi pasar akan membuat Indonesia lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan politik yang terjadi di negara-negara mitra dagangnya.
Diversifikasi pasar dapat dilakukan dengan mencari pasar-pasar baru di negara-negara berkembang, memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara tetangga, dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global. Dengan strategi diversifikasi pasar yang efektif, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Sebagai penutup, penundaan perundingan Indonesia-EAEU CEPA akibat pembubaran parlemen Kazakhstan merupakan tantangan yang perlu diatasi dengan bijak dan strategis. Pemerintah Indonesia perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Kazakhstan, melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi perundingan yang ada, dan mengembangkan strategi diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar tertentu. Dengan upaya yang sungguh-sungguh, Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan perdagangan internasionalnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
