Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika gagal memperbaiki kinerja. Purbaya telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi kinerja dan citra Bea Cukai. Namun, jika perbaikan kinerja gagal akan berimbas kepada 16.000 pegawai Bea Cukai.
"Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai," kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
Berikut ini Media Nganjuk merangkum fakta-fakta Purbaya ancam bekukan Bea Cukai dan rumahkan 16.000 pegawai, Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Also Read
1. Purbaya Akui Citra Bea Cukai Terpuruk
Purbaya mengakui, saat ini citra Bea dan Cukai sedang terpuruk di mata media, masyarakat, dan bahkan pimpinan negara, akibat kasus serius yang melibatkan oknum pegawainya. "Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius," kata Purbaya.
2. Purbaya Ungkap Masalah di Bea Cukai
Purbaya menyebutkan sejumlah permasalahan di Bea Cukai yang memang mendesak untuk segera dilakukan perbaikan. "Ada under-invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang enggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh, katanya Bea Cukai main segala macam," kata Purbaya.
Purbaya menegaskan belum tahu menahu mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada Bea dan Cukai tersebut. Tetapi dirinya punya catatan sendiri hasil dari investigasi internal Kemenkeu. "Jadi gini yang ada pencatatan, kita sudah investigasikan ada katanya ekspor dari mana? Chinanya besar apa, total ekspornya enggak sama dengan total impornya gitu. Dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke Cina," kata Purbaya.
"Tapi ada jalan yang sebagian dari China tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia. Kalau orang pakai UN.com trade database, kalau cuma lihat satu sisi aja, itu enggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini itu akan sama. Jadi bedanya enggak banyak. Hanya beda CIF, FOB aja. Jadi antara ekspor sampai impor aja pengitungannya," tuturnya.
Purbaya menegaskan akan melakukan investigasi lebih lanjut perihal temuan tersebut. "Untuk semua jenis ekspor, apakah seperti itu? Atau apakah ada penggelapan? Ini masih kita kerjakan manual. Nggak lama lagi kita akan kerjakan pakai AI. Jadi akan lebih cepat," kata Purbaya.
Analisis Mendalam dan Konteks Tambahan
Ancaman Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk membekukan DJBC dan merumahkan ribuan pegawainya merupakan langkah ekstrem yang mencerminkan betapa seriusnya permasalahan yang dihadapi institusi tersebut. Pernyataan ini tidak hanya menjadi peringatan bagi internal Bea Cukai, tetapi juga sinyal kuat kepada publik bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik korupsi dan penyimpangan yang merugikan negara.
Latar Belakang Masalah
Citra Bea Cukai yang terpuruk bukanlah fenomena baru. Selama bertahun-tahun, institusi ini kerap menjadi sorotan karena berbagai kasus, mulai dari penyelundupan barang ilegal, praktik pungutan liar (pungli), hingga dugaan keterlibatan oknum pegawai dalam praktik korupsi. Kasus-kasus ini tidak hanya merusak reputasi Bea Cukai, tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian negara.
Praktik under-invoicing ekspor, misalnya, menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak. Sementara itu, masuknya barang-barang ilegal merugikan industri dalam negeri dan mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat. Tuduhan bahwa Bea Cukai "bermain mata" dengan para pelaku kejahatan semakin memperburuk citra institusi ini di mata publik.
Tantangan dan Hambatan
Membenahi Bea Cukai bukanlah tugas yang mudah. Ada berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, antara lain:
- Budaya Korupsi yang Mengakar: Praktik korupsi telah menjadi masalah kronis di Bea Cukai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan rendahnya integritas sebagian pegawai.
- Sistem yang Kompleks dan Rawan Penyimpangan: Sistem kepabeanan yang kompleks dan berbelit-belit membuka celah bagi praktik penyimpangan. Proses perizinan yang lama dan persyaratan yang rumit sering kali dimanfaatkan oleh oknum pegawai untuk melakukan pungli.
- Keterbatasan Sumber Daya: Bea Cukai menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Hal ini menyulitkan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
- Intervensi Pihak Eksternal: Bea Cukai sering kali menjadi sasaran intervensi dari pihak-pihak eksternal yang berkepentingan, seperti pengusaha nakal, politisi korup, dan mafia penyelundup.
Strategi dan Langkah-Langkah Pembenahan
Untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan tersebut, pemerintah perlu menerapkan strategi dan langkah-langkah pembenahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Reformasi Birokrasi: Melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, mulai dari penyederhanaan proses perizinan, peningkatan transparansi, hingga penerapan sistem e-government yang terintegrasi.
- Penguatan Pengawasan: Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui pembentukan unit pengawasan khusus yang independen dan berwenang melakukan investigasi. Pengawasan eksternal dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat sipil, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi. Pelatihan dan pendidikan harus fokus pada peningkatan integritas, profesionalisme, dan keterampilan teknis pegawai.
- Penerapan Teknologi Informasi: Menerapkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memantau lalu lintas barang, mendeteksi transaksi mencurigakan, dan menganalisis data secara real-time.
- Penegakan Hukum yang Tegas: Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi dan penyimpangan. Pelaku korupsi harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Peningkatan Kesejahteraan Pegawai: Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemberian gaji dan tunjangan yang layak, serta penyediaan fasilitas dan lingkungan kerja yang kondusif. Peningkatan kesejahteraan diharapkan dapat mengurangi godaan untuk melakukan korupsi.
Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)
Pernyataan Menkeu Purbaya mengenai rencana penggunaan AI untuk investigasi lebih lanjut terhadap temuan under-invoicing dan potensi penggelapan merupakan langkah maju yang signifikan. Penerapan AI dapat mempercepat proses analisis data, mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan, dan meningkatkan akurasi dalam mendeteksi praktik-praktik ilegal.
Namun, penerapan AI juga perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem AI yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, tidak bias, dan terlindungi dari penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah juga perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan dan memelihara sistem AI tersebut.
Implikasi Terhadap 16.000 Pegawai
Ancaman merumahkan 16.000 pegawai Bea Cukai merupakan langkah yang sangat drastis dan dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang implikasi dari kebijakan ini, terutama terhadap nasib para pegawai yang tidak bersalah.
Jika memang harus dilakukan pengurangan pegawai, pemerintah perlu memberikan kompensasi yang layak dan membantu para pegawai yang terkena dampak untuk mencari pekerjaan baru. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pengurangan pegawai dilakukan secara transparan dan adil, tanpa diskriminasi.
Kesimpulan
Ancaman Menkeu Purbaya untuk membekukan DJBC dan merumahkan ribuan pegawainya merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik korupsi dan penyimpangan yang merugikan negara. Namun, untuk membenahi Bea Cukai secara efektif, diperlukan strategi dan langkah-langkah pembenahan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi informasi, menegakkan hukum secara tegas, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan secara matang implikasi dari kebijakan pengurangan pegawai, terutama terhadap nasib para pegawai yang tidak bersalah.
Keberhasilan pembenahan Bea Cukai akan berdampak positif terhadap perekonomian negara, meningkatkan kepercayaan publik, dan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
