Media Nganjuk – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP. Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 wajib pajak strategis di sektor sawit. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya kepatuhan pajak bagi para pengusaha sawit, mengingat sektor ini merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.
Sosialisasi ini merupakan langkah proaktif pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari industri kelapa sawit. Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang hadir dan menekankan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
"Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di acara pagi ini. Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo tadi, kalau Pak Menteri datang, semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak," ujar Purbaya, Sabtu (29/11/2025). Pernyataan ini mencerminkan harapan pemerintah agar kehadiran Menteri Keuangan dapat memberikan dorongan moral dan meningkatkan kesadaran para pengusaha sawit untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.
Also Read
Purbaya juga menyinggung operasi gabungan antara Kementerian Keuangan dan Polri yang berhasil mengungkap penyelundupan produk turunan CPO (Crude Palm Oil) pada awal November 2025. Operasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak praktik-praktik ilegal yang merugikan negara. Namun, Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan untuk menakut-nakuti pelaku usaha, melainkan untuk memastikan bahwa industri berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia," tegasnya. Pernyataan ini memberikan jaminan kepada para pengusaha sawit bahwa pemerintah siap membantu menyelesaikan masalah yang mungkin mereka hadapi terkait dengan perpajakan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang konstruktif dari pemerintah, yang tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga memberikan dukungan dan solusi bagi pelaku usaha.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan melalui kebijakan fiskal yang memberikan manfaat bagi dunia usaha sekaligus memperkuat penerimaan negara. Keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan kepentingan negara menjadi fokus utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan.
"Teman-teman dunia usaha, mohon kerja samanya demi kelancaran kita semua dan untuk memaksimalkan kontribusi Anda bagi negara ini," kata Purbaya. Permohonan ini mencerminkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian negara.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan lebih lanjut mengenai tindak lanjut temuan modus pelanggaran ekspor sawit yang baru-baru ini diungkap. DJP telah mengidentifikasi dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif atau TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya). Praktik-praktik ini merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan negara dan harus ditindak tegas.
"Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh," ujar Bimo. Imbauan ini memberikan kesempatan kepada para pengusaha sawit untuk memperbaiki kesalahan mereka secara sukarela sebelum tindakan hukum diambil. Hal ini sejalan dengan pendekatan persuasif yang diutamakan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Secara lebih rinci, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pengusaha sawit mengenai kewajiban perpajakan mereka, termasuk jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan, mekanisme pembayaran, dan sanksi yang mungkin dikenakan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi wadah bagi para pengusaha sawit untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, dan masukan terkait dengan kebijakan perpajakan.
Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara sosialisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada sektor kelapa sawit. Sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber devisa negara maupun sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor kelapa sawit, sambil tetap memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi dengan baik.
Dalam konteks global, industri kelapa sawit seringkali menjadi sorotan karena isu-isu terkait dengan lingkungan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam industri kelapa sawit, termasuk pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.
Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak dan praktik-praktik berkelanjutan, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang secara positif, memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga menyadari bahwa kompleksitas regulasi perpajakan dapat menjadi tantangan bagi para pengusaha sawit. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menyederhanakan regulasi perpajakan dan memberikan kemudahan bagi para pengusaha sawit dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan layanan konsultasi perpajakan yang mudah diakses dan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan perpajakan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, seperti sistem e-filing dan e-payment, untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan adanya sistem ini, para pengusaha sawit dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan administrasi perpajakan.
Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi para pengusaha sawit yang melakukan investasi di bidang penelitian dan pengembangan, serta di bidang infrastruktur yang mendukung pengembangan industri kelapa sawit. Insentif ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing industri kelapa sawit Indonesia di pasar global.
Dalam jangka panjang, pemerintah berharap bahwa industri kelapa sawit Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kontribusi positif bagi perekonomian negara. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, tujuan ini dapat dicapai dengan sukses.
Sebagai penutup, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kelapa sawit Indonesia. Ia mengajak seluruh pelaku usaha di sektor kelapa sawit untuk bersama-sama membangun industri yang kuat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Kepatuhan pajak merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan membayar pajak secara tertib, para pengusaha sawit turut berkontribusi dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
