Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), secara resmi melantik sepuluh komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk periode 2025-2028. Pelantikan ini menandai babak baru dalam pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia, dengan harapan membawa angin segar transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi para pencipta dan pemilik hak terkait. Acara sakral tersebut dilangsungkan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, Jakarta, pada hari Jumat, 8 Agustus 2025.
Kehadiran dua nama besar dari industri musik Tanah Air, Marcell Siahaan dan Makki Omar Parikesit (Makki Ungu), dalam jajaran komisioner baru LMKN, sontak menjadi sorotan utama. Keduanya diharapkan dapat membawa perspektif segar dan pemahaman mendalam tentang dinamika industri kreatif, serta mampu menjembatani kesenjangan antara LMKN dan para musisi. Selain Marcell dan Makki, delapan komisioner lainnya yang dilantik adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum, manajemen hak cipta, dan industri kreatif. Komposisi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk membentuk LMKN yang kuat, profesional, dan mampu menjawab tantangan di era digital.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para komisioner yang baru dilantik. Sumpah ini menjadi pengingat akan amanah besar yang diemban, yaitu untuk mengelola hak cipta dan hak terkait secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Para komisioner berjanji untuk bekerja keras demi kepentingan para pencipta dan pemilik hak, serta untuk memajukan industri kreatif Indonesia.
Also Read
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kemenkumham, Ir. Razilu, dalam sambutannya menyampaikan pesan-pesan penting kepada para komisioner LMKN yang baru. Razilu menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ia mengingatkan bahwa LMKN memiliki peran strategis dalam melindungi hak cipta dan hak terkait, serta dalam menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan.
"Setiap rupiah yang ditarik dan didistribusikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem harus terbuka, adil, dan berpihak pada pemilik hak. Era digital tidak memberi ruang bagi ketertutupan," tegas Razilu. Pesan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola LMKN yang transparan dan akuntabel. Razilu juga berharap agar LMKN dapat menjalin komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, termasuk para pencipta, pemilik hak, pengguna hak, dan organisasi kolektif lainnya.
Pelantikan komisioner LMKN periode 2025-2028 ini menjadi momentum penting untuk mereformasi sistem pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia. LMKN diharapkan dapat menjadi lembaga yang profesional, independen, dan kredibel, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi para pencipta dan pemilik hak. Beberapa agenda penting yang menanti LMKN di antaranya adalah:
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: LMKN harus mampu menyajikan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh publik mengenai proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti. Sistem pelaporan keuangan harus transparan dan diaudit secara berkala oleh pihak independen.
- Penyempurnaan Sistem Pendistribusian Royalti: LMKN perlu mengembangkan sistem pendistribusian royalti yang adil, efisien, dan tepat sasaran. Sistem ini harus mampu mengakomodasi berbagai jenis hak cipta dan hak terkait, serta mempertimbangkan kompleksitas penggunaan karya cipta di era digital.
- Penguatan Penegakan Hukum: LMKN harus berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta melalui upaya-upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat: LMKN perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan hak terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye edukasi yang kreatif dan inovatif, serta melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga pendidikan.
- Pengembangan Teknologi: LMKN perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan royalti. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan platform digital yang terintegrasi, serta melalui penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data.
- Kerja Sama Internasional: LMKN perlu menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga sejenis di negara lain untuk bertukar informasi dan pengalaman, serta untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dan hak terkait di tingkat internasional.
Kehadiran Marcell Siahaan dan Makki Ungu sebagai komisioner LMKN diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam industri musik Indonesia. Keduanya memiliki pengalaman yang luas di industri musik, serta pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh para musisi. Marcell dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu yang sukses, sedangkan Makki dikenal sebagai bassist dari grup band Ungu yang populer. Keduanya diharapkan dapat menjadi jembatan antara LMKN dan para musisi, serta dapat memperjuangkan kepentingan para musisi dalam pengelolaan royalti hak cipta.
Marcell Siahaan menyatakan komitmennya untuk bekerja keras demi kemajuan LMKN dan kesejahteraan para musisi. Ia berharap agar LMKN dapat menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan para pencipta. Makki Ungu juga menyampaikan hal senada. Ia berharap agar LMKN dapat menjadi lembaga yang profesional dan kredibel, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi para musisi.
Pelantikan komisioner LMKN periode 2025-2028 ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk para musisi, pencipta lagu, dan pelaku industri kreatif lainnya. Mereka berharap agar LMKN dapat menjadi lembaga yang lebih baik dan lebih profesional, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak cipta dan hak terkait.
Namun, ada juga beberapa pihak yang выразили keraguan terhadap kemampuan LMKN untuk melakukan perubahan yang signifikan. Mereka menilai bahwa LMKN selama ini belum mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan, dan masih banyak masalah yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, mereka berharap agar para komisioner yang baru dapat bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kinerja LMKN.
Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah sistem pendistribusian royalti yang dianggap belum adil dan transparan. Banyak musisi yang mengeluhkan bahwa royalti yang mereka terima tidak sesuai dengan jumlah karya mereka yang digunakan. Selain itu, proses pendistribusian royalti juga dinilai terlalu lambat dan berbelit-belit.
Permasalahan lainnya adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang masih lemah. Banyak karya cipta yang dibajak dan didistribusikan secara ilegal, tanpa izin dari pemilik hak. Hal ini tentu saja merugikan para pencipta dan pemilik hak, serta menghambat perkembangan industri kreatif.
Oleh karena itu, para komisioner LMKN yang baru diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Mereka harus mampu membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan adil, serta mampu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, LMKN dapat menjadi lembaga yang kredibel dan profesional, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi para pencipta dan pemilik hak.
Selain itu, LMKN juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, termasuk para musisi, pencipta lagu, pengguna hak, dan organisasi kolektif lainnya. Komunikasi yang baik akan membantu LMKN untuk memahami kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, serta untuk membangun hubungan yang saling percaya.
LMKN juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan hak terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye edukasi yang kreatif dan inovatif, serta melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga pendidikan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan pelanggaran hak cipta dapat berkurang, dan industri kreatif dapat berkembang dengan lebih baik.
Pelantikan komisioner LMKN periode 2025-2028 ini merupakan langkah awal dalam upaya untuk mereformasi sistem pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia. Perjalanan masih panjang dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan komitmen yang kuat, kerja keras, dan dukungan dari semua pihak, diharapkan LMKN dapat menjadi lembaga yang lebih baik dan lebih profesional, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi para pencipta dan pemilik hak. Masa depan industri kreatif Indonesia ada di tangan LMKN.
