Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terhadap klaim penurunan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menunggu data resmi tagihan kompensasi dari PT Pertamina (Persero) sebelum mengambil kesimpulan dan melakukan pembayaran. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas indikasi bahwa masyarakat mulai beralih dari penggunaan Pertalite ke BBM non-subsidi, yang secara teoritis akan menurunkan beban kompensasi yang harus ditanggung oleh negara.
Purbaya menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran kompensasi BBM subsidi dilakukan secara bertahap. Pertamina akan mengajukan tagihan kompensasi untuk periode triwulanan. Tagihan untuk triwulan berjalan, dalam hal ini triwulan terakhir tahun 2025, akan diajukan pada akhir tahun atau awal tahun berikutnya. Kemenkeu kemudian akan melakukan asesmen terhadap tagihan tersebut untuk memverifikasi keakuratan data dan memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Setelah proses asesmen selesai dan disetujui, Kemenkeu akan melakukan pembayaran kompensasi kepada Pertamina.
"Kita lihat tagihan dari Pertamina seperti apa. Untuk triwulan sekarang kan nanti dia kirim ke saya akhir tahun atau awal tahun depan nanti baru kita asesmen. Baru kita bayar setelah asesmen itu," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/10/2025). Penjelasan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk berhati-hati dalam pengelolaan anggaran negara dan memastikan akuntabilitas dalam pembayaran kompensasi BBM subsidi.
Also Read
Lebih lanjut, Purbaya meyakinkan bahwa pemerintah, melalui Kemenkeu, akan membayar kompensasi BBM subsidi tepat waktu setelah menerima dan memvalidasi tagihan dari Pertamina. Komitmen ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina dan memastikan kelangsungan pasokan BBM kepada masyarakat. Keterlambatan pembayaran kompensasi dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Pertamina dan berpotensi mengganggu distribusi BBM di seluruh Indonesia.
Pernyataan Purbaya ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang dipegang oleh Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah menyadari bahwa anggaran untuk subsidi energi merupakan pos pengeluaran yang signifikan dan memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu, pengelolaan subsidi energi harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Klaim penurunan konsumsi Pertalite dan peningkatan konsumsi BBM non-subsidi, yang disampaikan oleh Dirjen Migas, didasarkan pada data penjualan BBM sepanjang tahun 2025. Jika klaim ini terbukti benar, maka hal ini dapat menjadi indikasi positif bahwa upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih ke BBM non-subsidi mulai membuahkan hasil. Peralihan ini dapat mengurangi beban subsidi energi yang ditanggung oleh negara dan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk alokasi anggaran ke sektor-sektor prioritas lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Namun demikian, Purbaya menekankan pentingnya verifikasi data melalui proses asesmen tagihan kompensasi dari Pertamina. Proses ini akan melibatkan pemeriksaan terhadap volume penjualan Pertalite dan BBM non-subsidi, harga jual, serta perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Pertamina. Kemenkeu akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga independen lainnya, untuk memastikan akurasi dan validitas data yang digunakan dalam perhitungan kompensasi.
Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program subsidi energi yang berjalan saat ini. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyempurnaan dalam mekanisme penyaluran subsidi, sehingga subsidi energi dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penting untuk dicatat bahwa kebijakan subsidi energi merupakan isu yang kompleks dan memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan subsidi energi, termasuk dampak terhadap anggaran negara, inflasi, daya saing industri, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan juga menjadi pertimbangan penting. Pemerintah perlu mendorong pengembangan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, termasuk BBM. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif untuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi yang berkelanjutan.
Pernyataan Purbaya juga mengindikasikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk reformasi subsidi energi. Reformasi ini dapat mencakup penyesuaian harga BBM, perubahan mekanisme penyaluran subsidi, atau kombinasi dari keduanya. Tujuan utama dari reformasi subsidi energi adalah untuk menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, serta mengurangi beban anggaran negara.
Namun demikian, reformasi subsidi energi perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Pemerintah perlu melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi, untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam melaksanakan reformasi subsidi energi.
Secara keseluruhan, tanggapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap klaim penurunan konsumsi BBM subsidi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran negara secara bertanggung jawab dan transparan. Pemerintah akan terus memantau perkembangan konsumsi BBM dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program subsidi energi yang berjalan saat ini. Reformasi subsidi energi akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem subsidi energi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Pemerintah menyadari bahwa subsidi energi merupakan isu yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi.
