Partai Nasdem, melalui Ketua Fraksi DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Dukungan ini didasari oleh pandangan bahwa setiap tokoh bangsa, termasuk Soeharto, memiliki kontribusi dan pengabdian yang layak diapresiasi, meskipun terdapat kontroversi seputar masa pemerintahannya. Pernyataan ini memicu kembali perdebatan publik mengenai layak tidaknya Soeharto menyandang gelar pahlawan, mengingat rekam jejaknya yang kompleks dan diwarnai oleh keberhasilan pembangunan ekonomi di satu sisi, serta pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di sisi lain.
Dukungan Nasdem ini menambah daftar partai politik yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Sebelumnya, Partai Golkar, partai yang didirikan oleh Soeharto, juga telah menyampaikan dukungan serupa. Gelombang dukungan ini semakin menguatkan momentum untuk merealisasikan wacana yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, politisi, dan masyarakat umum.
Viktor Bungtilu Laiskodat menekankan pentingnya melihat rencana ini secara arif dan tidak terjebak dalam penilaian yang sempit. Ia berpendapat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai pengabdian dan kontribusi tokoh-tokohnya terhadap bangsa dan negara, terlepas dari kontroversi yang mungkin menyertainya. Menurutnya, setiap era memiliki tantangan dan keputusan besar yang diambil demi keberlangsungan negara, dan dalam konteks itulah peran Soeharto perlu dinilai secara objektif.
Also Read
Lebih lanjut, Viktor menyoroti sejumlah kemajuan signifikan yang dicapai Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto, terutama di sektor ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Ia menyebutkan bahwa Soeharto berhasil membangun fondasi ekonomi yang kuat dan menjaga stabilitas nasional, yang memungkinkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade. Pembangunan infrastruktur yang masif, seperti jalan tol, jembatan, dan bendungan, juga dianggap sebagai salah satu warisan penting dari era Soeharto. Di bidang pendidikan, Soeharto mencanangkan program wajib belajar dan membangun ribuan sekolah di seluruh pelosok negeri, yang berkontribusi pada peningkatan angka melek huruf dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun demikian, dukungan Nasdem terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak serta merta diterima secara bulat oleh masyarakat. Banyak pihak yang menentang wacana ini, dengan alasan bahwa Soeharto bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman kebebasan pers dan berpendapat, serta praktik KKN yang merajalela selama masa pemerintahannya. Mereka berpendapat bahwa memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto akan mencederai rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.
Kontroversi seputar pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto mencerminkan kompleksitas sejarah Indonesia dan perbedaan pandangan mengenai peran dan warisan Soeharto. Di satu sisi, Soeharto diakui sebagai tokoh yang berjasa dalam membangun ekonomi dan menjaga stabilitas nasional. Di sisi lain, ia juga dikritik karena otoritarianismenya dan pelanggaran HAM yang terjadi selama masa pemerintahannya.
Pemerintah sendiri telah beberapa kali mempertimbangkan wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, namun selalu menghadapi kendala akibat kontroversi yang menyertainya. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang bertugas memberikan rekomendasi kepada presiden mengenai pemberian gelar pahlawan, juga belum pernah memberikan rekomendasi resmi untuk Soeharto.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pro dan kontra pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, berikut adalah beberapa argumen yang seringkali dikemukakan:
Argumen yang Mendukung Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto:
- Kontribusi dalam Pembangunan Ekonomi: Soeharto berhasil membawa Indonesia dari negara agraris yang miskin menjadi negara industri yang berkembang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama masa pemerintahannya telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
- Stabilitas Nasional: Soeharto berhasil menjaga stabilitas nasional dan mengatasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa. Ia mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial.
- Pembangunan Infrastruktur: Soeharto membangun infrastruktur yang masif, seperti jalan tol, jembatan, dan bendungan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan: Soeharto mencanangkan program wajib belajar dan membangun ribuan sekolah di seluruh pelosok negeri, yang berkontribusi pada peningkatan angka melek huruf dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- Peran dalam Gerakan Non-Blok: Soeharto aktif dalam Gerakan Non-Blok dan berperan dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum internasional.
Argumen yang Menentang Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto:
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Soeharto bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan massal, penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum, serta penyiksaan terhadap aktivis dan tokoh oposisi.
- Pembungkaman Kebebasan Pers dan Berpendapat: Soeharto membungkam kebebasan pers dan berpendapat, serta membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil.
- Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Soeharto membiarkan praktik KKN merajalela selama masa pemerintahannya, yang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri serta keluarga dan kroninya.
- Otoritarianisme: Soeharto menjalankan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
- Konflik di Timor Timur: Soeharto bertanggung jawab atas invasi dan pendudukan Timor Timur, yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia dan melanggar hak asasi manusia rakyat Timor Timur.
Keputusan mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan keputusan yang kompleks dan sensitif, yang harus mempertimbangkan berbagai aspek sejarah dan moral. Pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak, termasuk sejarawan, pakar hukum, aktivis HAM, dan perwakilan masyarakat, sebelum mengambil keputusan akhir.
Lebih jauh lagi, perdebatan ini menyoroti pentingnya rekonsiliasi nasional yang sejati. Pengakuan terhadap kesalahan masa lalu, permintaan maaf kepada para korban, dan upaya pemulihan hak-hak mereka adalah langkah-langkah penting untuk membangun bangsa yang lebih adil dan inklusif. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, jika akhirnya diputuskan, harus diimbangi dengan upaya-upaya rekonsiliasi yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan luka baru bagi para korban pelanggaran HAM dan masyarakat luas.
Pada akhirnya, bangsa Indonesia perlu belajar dari sejarahnya, baik keberhasilan maupun kegagalannya, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Perdebatan mengenai Soeharto dan warisannya merupakan bagian dari proses pembelajaran tersebut. Dengan membuka diri terhadap berbagai perspektif dan berdialog secara konstruktif, bangsa Indonesia dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarahnya dan mengambil pelajaran yang berharga untuk kemajuan bangsa.
