Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang dikenal dengan nama Whoosh. Penyelidikan ini difokuskan pada indikasi mark-up atau penggelembungan anggaran proyek yang diduga merugikan keuangan negara. Menanggapi hal ini, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan yang bertanggung jawab atas pembangunan dan operasional Whoosh, menyatakan sikapnya.
KCIC, melalui General Manager Corporate Secretary, Eva Chairunisa, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. "KCIC akan menghormati semua proses KPK," ujar Eva kepada wartawan, Senin (27/10/2025). Meskipun demikian, Eva enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai substansi penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Pihaknya mengarahkan agar informasi lebih detail mengenai penyelidikan tersebut dapat diperoleh langsung dari KPK. "Untuk informasi lainnya satu pintu di KPK ya," jelasnya.
Penyelidikan yang dilakukan KPK ini merupakan tindak lanjut dari laporan dan informasi yang diterima oleh lembaga anti-rasuah tersebut mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam proyek strategis nasional ini. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa penyelidikan telah dimulai. "Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Asep saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan tertulis. Namun, Asep belum bersedia memberikan rincian lebih lanjut mengenai cakupan penyelidikan, termasuk kapan penyelidikan tersebut dimulai dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat.
Also Read
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan salah satu proyek infrastruktur prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas antara Jakarta dan Bandung. Proyek ini dikerjakan oleh konsorsium perusahaan Indonesia dan China, dengan KCIC sebagai perusahaan patungan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Namun, sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan, proyek ini tidak lepas dari berbagai kontroversi, mulai dari masalah pembebasan lahan, perubahan trase, hingga pembengkakan biaya.
Dugaan korupsi dalam proyek KCJB ini menjadi perhatian serius karena proyek ini menggunakan anggaran negara yang cukup besar. Jika terbukti adanya mark-up atau penyimpangan lainnya, hal ini akan sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan infrastruktur yang berkualitas. KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan.
Penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi proyek KCJB ini merupakan langkah penting dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini juga menjadi sinyal bagi para pelaku korupsi bahwa tidak ada tempat yang aman bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. KPK diharapkan dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengungkap kasus ini, sehingga kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.
Selain itu, penyelidikan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur lainnya yang menggunakan anggaran negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga tidak ada celah bagi praktik korupsi. Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kasus dugaan korupsi proyek KCJB ini juga menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik pemerintah, kontraktor, maupun masyarakat, bahwa korupsi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi korupsi.
Penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi proyek KCJB ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah terjadinya praktik korupsi di proyek-proyek infrastruktur lainnya. Selain itu, penyelidikan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi.
KCIC sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan dan operasional Whoosh, diharapkan dapat bekerja sama dengan KPK dalam proses penyelidikan ini. KCIC perlu memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada KPK, sehingga penyelidikan dapat berjalan lancar dan efektif. KCIC juga perlu melakukan audit internal terhadap proyek KCJB untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau praktik korupsi yang terjadi.
Pemerintah juga perlu memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek KCJB. Pemerintah perlu memastikan bahwa KPK memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan independen. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan kepada para saksi dan pelapor yang memberikan informasi mengenai dugaan korupsi tersebut.
Kasus dugaan korupsi proyek KCJB ini merupakan tantangan besar bagi KPK dan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Namun, dengan kerja keras, komitmen, dan dukungan dari semua pihak, diharapkan kasus ini dapat diungkap tuntas dan para pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat ditingkatkan.
Penyelidikan ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur, sehingga tidak ada celah bagi praktik korupsi. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek infrastruktur, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Dugaan korupsi dalam proyek KCJB ini merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara serius. KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam melakukan penyelidikan ini. Dengan demikian, kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.
Media Nganjuk akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Kami berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak dan mencegah terjadinya praktik korupsi di proyek-proyek infrastruktur lainnya.
