Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengambil sikap tegas terkait keberadaan tiang-tiang monorel yang mangkrak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada PT Adhi Karya, perusahaan konstruksi yang dulu bertanggung jawab atas proyek tersebut, untuk membongkar sendiri tiang-tiang yang menjadi simbol kegagalan proyek transportasi publik tersebut. Namun, Pramono menegaskan bahwa jika Adhi Karya tidak mampu atau tidak mengambil tindakan dalam jangka waktu yang ditentukan, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil alih proses pembongkaran dan mengeksekusinya sendiri.
Pernyataan ini disampaikan Pramono di sela-sela acara di M Bloc Space, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin, 27 Oktober 2025. Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan surat resmi kepada PT Adhi Karya yang berisi permintaan untuk segera melakukan pembongkaran tiang-tiang monorel tersebut. Bahkan, menurut Pramono, sebelum surat resmi dikirimkan, sudah ada pembicaraan awal antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak Adhi Karya mengenai masalah ini.
"Mengenai Adhi Karya, kami segera berkirim surat, bahkan sebenarnya sudah ada pembicaraan. Kami persilakan Adhi Karya membongkarnya," ujar Pramono.
Also Read
Ketegasan Pramono dalam menangani masalah tiang monorel mangkrak ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan warisan masa lalu yang menghambat pembangunan dan merusak estetika kota. Tiang-tiang monorel yang berdiri kokoh namun tidak berfungsi telah menjadi pemandangan yang kurang sedap dipandang mata selama bertahun-tahun. Keberadaannya juga menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas dan potensi bahaya bagi pengguna jalan.
Lebih lanjut, Pramono menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Ia tidak hanya menekankan pada pembongkaran tiang-tiang monorel, tetapi juga menawarkan bantuan kepada PT Adhi Karya dalam proses tersebut. Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap menyediakan lahan sementara untuk menampung tiang-tiang monorel yang telah dibongkar. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana yang matang dan terkoordinasi dalam menangani masalah ini.
"Kalau Adhi Karya nggak bisa membongkar, kami yang akan bongkar. Kan sudah kurang baik apa? Kita kasih kesempatan duluan kalau nggak bisa, kami yang bongkar dan kalau sudah kami yang bongkar nanti kami taruh, silakan diambil kan gitu," tegas Pramono.
Pramono menargetkan proses pembongkaran tiang-tiang monorel dapat dimulai pada Januari 2025. Ia berjanji bahwa Pemprov DKI Jakarta akan proaktif mengawal proses pembongkaran tersebut agar berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah tiang monorel mangkrak ini secepat mungkin.
Masalah tiang monorel mangkrak ini memang menjadi perhatian publik selama bertahun-tahun. Proyek monorel yang dicanangkan pada tahun 2002 oleh Gubernur Sutiyoso sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta, sayangnya, tidak pernah terwujud. Proyek ini mangkrak karena berbagai masalah, termasuk masalah pendanaan dan masalah hukum. Akibatnya, tiang-tiang monorel yang telah dibangun menjadi saksi bisu kegagalan proyek ambisius tersebut.
Keberadaan tiang-tiang monorel mangkrak ini tidak hanya merusak pemandangan kota, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi. Lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain menjadi terbuang percuma. Selain itu, keberadaan tiang-tiang monorel ini juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama jika terjadi kerusakan atau roboh.
Oleh karena itu, tindakan tegas yang diambil oleh Gubernur Pramono Anung ini patut diapresiasi. Dengan memberikan ultimatum kepada PT Adhi Karya dan menawarkan solusi yang komprehensif, Pramono menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta serius dalam menyelesaikan masalah tiang monorel mangkrak ini.
Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk PT Adhi Karya, Dinas Perhubungan, dan kepolisian, untuk menyusun rencana pembongkaran yang matang dan terkoordinasi. Rencana ini harus mencakup jadwal pembongkaran, metode pembongkaran, pengamanan lokasi pembongkaran, dan pengaturan lalu lintas selama proses pembongkaran berlangsung.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pembongkaran tiang-tiang monorel ini. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai tujuan pembongkaran, dampak pembongkaran terhadap lalu lintas, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk meminimalkan dampak negatif pembongkaran.
Dengan koordinasi yang baik, perencanaan yang matang, dan sosialisasi yang efektif, diharapkan proses pembongkaran tiang-tiang monorel mangkrak ini dapat berjalan lancar, aman, dan tidak menimbulkan gangguan yang berarti bagi masyarakat.
Keberhasilan pembongkaran tiang-tiang monorel mangkrak ini akan menjadi bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah warisan masa lalu dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Selain itu, keberhasilan ini juga akan menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.
Pramono Anung sendiri sebelumnya telah menyatakan bahwa dirinya sampai terbawa mimpi buruk terkait tiang monorel mangkrak ini. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Pramono dalam menangani masalah ini. Ia menyadari bahwa keberadaan tiang-tiang monorel mangkrak ini telah menjadi beban psikologis bagi masyarakat Jakarta dan menghambat kemajuan kota.
Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari seluruh masyarakat, diharapkan Pramono dapat mewujudkan mimpinya untuk membersihkan Jakarta dari tiang-tiang monorel mangkrak dan membangun kota yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Pembongkaran tiang monorel mangkrak ini juga dapat menjadi simbol perubahan dan harapan baru bagi Jakarta. Setelah bertahun-tahun lamanya tiang-tiang tersebut menjadi pengingat atas proyek yang gagal, pembongkarannya akan membuka ruang bagi pembangunan infrastruktur yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki visi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, nyaman, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk sistem transportasi publik. Pembongkaran tiang monorel mangkrak ini merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan visi tersebut.
Setelah tiang-tiang monorel dibongkar, lahan yang kosong dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan jalan, taman, atau fasilitas publik lainnya. Pemanfaatan lahan ini harus dilakukan secara cermat dan terencana agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu memastikan bahwa proses pembongkaran tiang monorel dilakukan secara ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembongkaran yang tepat, mengelola limbah pembongkaran dengan baik, dan melakukan rehabilitasi lingkungan setelah proses pembongkaran selesai.
Dengan demikian, pembongkaran tiang monorel mangkrak ini tidak hanya menjadi solusi untuk masalah yang ada, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membangun Jakarta yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.
Pramono Anung telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dalam menangani masalah tiang monorel mangkrak ini. Diharapkan, dengan dukungan dari seluruh masyarakat, ia dapat mewujudkan rencananya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Jakarta.
