Media Nganjuk – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan pencapaian signifikan dalam pelaksanaan Reforma Agraria selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Sebanyak 195.734 bidang tanah telah berhasil diserahkan kepada 39.556 kepala keluarga (KK), menandai langkah maju dalam upaya pemerataan ekonomi dan keadilan agraria.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam keterangannya pada Senin, 27 Oktober 2025, menegaskan bahwa Reforma Agraria bukan sekadar program sertifikasi tanah. Lebih dari itu, ini adalah upaya sistematis untuk menata ulang struktur penguasaan tanah, memastikan keadilan, dan menjadikan tanah sebagai penggerak utama pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga mendorong pemanfaatan tanah secara produktif, sehingga menjadi sumber kesejahteraan baru bagi masyarakat kecil.
"Setiap sertifikat yang kami terbitkan, selalu kami iringi dengan pendampingan intensif. Tujuannya agar tanah tersebut tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi benar-benar hidup, dikelola secara optimal, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi pemiliknya," jelas Menteri Nusron.
Also Read
Secara kumulatif, sejak tahun 2020 hingga 2025, pemerintah telah berhasil melaksanakan Redistribusi Tanah seluas 879.942 hektare. Luas lahan ini mencakup 1.641.408 bidang yang telah diserahkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Dari total tersebut, 26 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) telah berhasil diselesaikan, meliputi 15.533 bidang tanah atau seluas 5.109 hektare yang diperuntukkan bagi 11.576 KK.
Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melaksanakan agenda Reforma Agraria sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Redistribusi tanah bukan hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk memiliki tanah, tetapi juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan tanah yang produktif.
Reforma Agraria merupakan program strategis yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Program ini tidak hanya menyasar pada redistribusi tanah, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting lainnya, seperti penataan kembali struktur agraria, penyelesaian konflik agraria, peningkatan produktivitas lahan, dan penguatan kelembagaan petani.
Dalam konteks redistribusi tanah, pemerintah berupaya untuk memberikan akses kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah yang didistribusikan berasal dari berbagai sumber, seperti tanah negara, tanah terlantar, dan tanah yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan.
Selain redistribusi tanah, Reforma Agraria juga menekankan pada pentingnya penataan kembali struktur agraria. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya, seperti konsolidasi lahan, pengembangan sistem pertanian terpadu, dan peningkatan akses petani terhadap sumber daya pertanian, seperti modal, teknologi, dan pasar.
Penyelesaian konflik agraria juga menjadi bagian penting dari Reforma Agraria. Konflik agraria seringkali terjadi akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tumpang tindih hak atas tanah, dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pemerintah berupaya untuk menyelesaikan konflik agraria melalui mekanisme mediasi, negosiasi, dan litigasi.
Peningkatan produktivitas lahan juga menjadi fokus utama dalam Reforma Agraria. Pemerintah memberikan dukungan kepada petani melalui pelatihan, penyediaan bibit unggul, pupuk, dan teknologi pertanian modern. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan sistem pertanian terpadu yang menggabungkan berbagai jenis usaha pertanian, seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Penguatan kelembagaan petani juga menjadi bagian penting dari Reforma Agraria. Pemerintah mendorong pembentukan dan pengembangan organisasi petani, seperti kelompok tani, koperasi, dan asosiasi petani. Organisasi petani ini berfungsi sebagai wadah bagi petani untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya. Selain itu, organisasi petani juga berperan dalam memperjuangkan kepentingan petani di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan dan regulasi yang kondusif bagi pelaksanaan Reforma Agraria. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam program-program Reforma Agraria. Sektor swasta dapat memberikan dukungan melalui investasi, teknologi, dan pasar. Organisasi masyarakat sipil dapat memberikan dukungan melalui advokasi, pendampingan, dan pendidikan.
Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, Reforma Agraria dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama bagi petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat.
Reforma Agraria juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memiliki tanah, Reforma Agraria dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mencegah terjadinya konflik agraria. Selain itu, Reforma Agraria juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena masyarakat memiliki kepentingan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dalam jangka panjang, Reforma Agraria diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam dan kesempatan ekonomi. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang berkelanjutan adalah masyarakat yang mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reforma Agraria. Berbagai langkah telah dilakukan, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penguatan sistem pengawasan. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan Reforma Agraria. TIK dapat digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran tanah, pemetaan tanah, dan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, TIK juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Pemerintah juga terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Kerjasama ini meliputi kerjasama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga internasional. Melalui kerjasama ini, diharapkan pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Reforma Agraria merupakan program yang kompleks dan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Namun, dengan kerjasama dan kerja keras dari seluruh pihak, Reforma Agraria dapat menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.
Keberhasilan redistribusi 195.734 bidang tanah kepada 39.556 kepala keluarga (KK) dalam setahun terakhir merupakan indikator positif dari komitmen pemerintah dalam menjalankan Reforma Agraria. Namun, tantangan masih banyak dan perlu diatasi bersama. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program ini, serta memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang selama ini termarginalkan. Dengan demikian, Reforma Agraria dapat menjadi pilar penting dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan.
Penting untuk dicatat bahwa data dan angka yang disebutkan dalam berita ini merujuk pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Realisasi dan pencapaian Reforma Agraria dapat berubah seiring berjalannya waktu dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Masyarakat diharapkan dapat terus memantau dan memberikan masukan konstruktif untuk keberhasilan program ini.
