Jombang, MediaNganjuk.com – Fenomena poliandri diam-diam tampaknya bukan sekadar cerita langka di tengah masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, baru-baru ini mengungkap kasus mengejutkan. Kasus ini melibatkan seorang wanita yang berusaha menikah lagi tanpa secara resmi mengakhiri pernikahan sebelumnya. Kejadian ini terungkap bukan melalui laporan dari masyarakat, melainkan berkat kecanggihan teknologi perekaman biometrik e-KTP yang mampu mencatat dan mengidentifikasi sidik jari, iris mata, serta foto wajah.
Mufattichatul Ma’rufah, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Jombang, menjelaskan secara rinci bagaimana kasus ini bermula. Semuanya berawal dari proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di wilayah Kecamatan Wonosalam. Dalam proses tersebut, petugas yang bertugas merasa curiga dengan adanya duplikasi data biometrik. Hal ini mengindikasikan bahwa warga yang bersangkutan pernah melakukan perekaman data di wilayah lain sebelumnya. Kecurigaan ini kemudian menjadi titik awal penyelidikan lebih lanjut yang mengungkap fakta mengejutkan.
“Jadi, ada seorang wanita yang berasal dari Lamongan. Menurut pengakuannya, ia memiliki seorang suami dan anak di sana. Namun, ia mengaku menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan memutuskan untuk melarikan diri ke Surabaya. Di Surabaya, ia ditampung oleh seseorang yang berasal dari Wonosalam, Jombang. Akhirnya, ia diajak untuk tinggal di Wonosalam,” ungkap Mufattichatul kepada MediaNganjuk.com, pada Senin, 27 Oktober 2025.
Also Read
Pada saat itu, pemerintah daerah sedang gencar melakukan pendataan terhadap warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Wanita tersebut kemudian didaftarkan oleh keluarga angkatnya di Wonosalam sebagai penduduk baru dengan status belum menikah. Seiring berjalannya waktu, wanita tersebut bertemu dengan seorang pria di Wonosalam dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan ini kemudian menjadi awal dari permasalahan yang lebih kompleks.
Setelah menikah, pasangan ini berinisiatif untuk mengurus perubahan data kependudukan, termasuk Kartu Keluarga (KK) dan KTP, dengan melampirkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Namun, ketika proses perekaman biometrik dilakukan, sistem secara otomatis mendeteksi adanya duplikasi data. Sistem canggih ini menjadi kunci dalam mengungkap identitas asli wanita tersebut.
“Saat direkam, ternyata statusnya terdeteksi duplikat. Perekaman awal kemudian dilacak, dan ditemukan bahwa perekaman pertama kali dilakukan di Lamongan. Di sana, kami melakukan pengecekan data, dan ternyata wanita tersebut sudah memiliki suami dan anak,” jelas Mufattichatul. Penemuan ini tentu saja mengejutkan semua pihak yang terlibat.
Dispendukcapil kemudian mengambil langkah proaktif dengan memanggil pasangan tersebut untuk dimintai klarifikasi. Dari hasil penelusuran yang mendalam, diketahui bahwa wanita tersebut telah menikah secara sah di Lamongan. Namun, selama tinggal di Jombang, ia menggunakan nama yang berbeda. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk menyembunyikan identitas aslinya.
“Kami menjelaskan kepada pasangan itu bahwa status pernikahan wanita tersebut masih sah dengan suami pertamanya. Di Lamongan, ia sudah tercatat menikah dan memiliki anak. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan di Wonosalam tidak sah secara hukum,” tegas Mufattichatul. Penjelasan ini tentu saja membuat pasangan tersebut terkejut dan bingung.
Kasus yang rumit ini kemudian dikonsultasikan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendapatkan solusi yang tepat. Hasil konsultasi tersebut menyimpulkan bahwa pernikahan di Wonosalam harus dibatalkan karena dinilai melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hukum perkawinan secara jelas melarang seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan.
“Akhirnya, wanita itu kami minta untuk membereskan persoalan administrasi dengan keluarga lamanya. Termasuk kejelasan statusnya dengan suami sahnya. Kami juga memberikan pendampingan agar proses ini berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” tambah Mufattichatul. Dispendukcapil Jombang berkomitmen untuk membantu menyelesaikan masalah ini secara tuntas.
Kasus ini hanyalah sebagian kecil dari beragam persoalan yang terbongkar ketika masyarakat melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Kompleksitas masalah kependudukan seringkali mencerminkan dinamika kehidupan sosial yang penuh dengan lika-liku.
“Di sini itu banyak cerita macam-macam yang kasusnya seperti terjadi di sinetron. Ada yang memalsukan identitas, ada yang mencoba menikah lagi padahal belum bercerai, dan lain sebagainya. Kami harus berhati-hati dan teliti dalam setiap proses pelayanan,” pungkasnya. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi Dispendukcapil Jombang.
Fenomena ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kompleksitas administrasi kependudukan di era digital. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan yang benar dan akurat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar masyarakat merasa nyaman dan mudah dalam mengurus dokumen-dokumen penting.
Ke depan, sistem perekaman biometrik nasional diyakini akan menjadi alat penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas, termasuk upaya poliandri tersembunyi yang sulit dideteksi tanpa teknologi canggih. Sistem ini akan terus dikembangkan dan ditingkatkan agar semakin efektif dalam menjaga keakuratan data kependudukan.
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa kejujuran dan keterbukaan dalam administrasi kependudukan sangat penting. Upaya untuk memalsukan identitas atau menyembunyikan informasi dapat berakibat hukum dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat saat mengurus dokumen kependudukan.
Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah. Keluarga dan masyarakat perlu lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum perkawinan. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kasus-kasus serupa dapat dicegah di masa depan.
Dispendukcapil Jombang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan yang benar dan akurat. Dispendukcapil juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Agama dan kepolisian, untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hukum perkawinan.
Kasus upaya poliandri di Jombang ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Kecanggihan teknologi biometrik telah membantu mengungkap upaya tersembunyi yang melanggar hukum. Kejujuran dan keterbukaan dalam administrasi kependudukan sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerjasama untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa depan.
Dengan adanya kasus ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya administrasi kependudukan yang benar dan akurat. Administrasi kependudukan yang baik akan membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, administrasi kependudukan yang baik juga akan melindungi hak-hak warga negara dan mencegah terjadinya tindakan kriminal.
Dispendukcapil Jombang mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Jombang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan administrasi kependudukan yang modern dan efisien.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem administrasi kependudukan yang ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem administrasi kependudukan yang digunakan sudah sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sumber daya manusia yang bertugas di bidang administrasi kependudukan agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dispendukcapil Jombang akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dispendukcapil juga akan terus berinovasi dan mengembangkan sistem administrasi kependudukan yang lebih baik lagi. Dengan dukungan dari semua pihak, Dispendukcapil Jombang yakin dapat mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang modern, efisien, dan terpercaya.
[dayat]
