Nganjuk, Jawa Timur, kembali diguncang permasalahan infrastruktur pendidikan. Setelah insiden robohnya atap ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Jatigreges, Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, yang mengganggu proses belajar mengajar, kejadian serupa kembali menimpa SDN Ngudikan 1, Kecamatan Wilangan. Rentetan peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas bangunan sekolah dan sistem pengawasan yang diterapkan di Kabupaten Nganjuk. Robohnya atap SDN Ngudikan 1 terjadi pada Jumat malam, 24 Oktober 2025. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, berkat kesigapan pihak sekolah yang telah mengantisipasi potensi bahaya dengan mengosongkan ruang kelas 4 dan memindahkan kegiatan belajar mengajar ke ruang kelas lain yang masih tersedia. Langkah antisipatif ini didasari oleh status SDN Ngudikan 1 sebagai sekolah hasil merger antara SDN Ngudikan 1 dan SDN Ngudikan 3. Program merger ini, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, menyisakan beberapa ruang kelas yang tidak terpakai, sehingga memungkinkan relokasi siswa dengan cepat dan aman.
Menurut catatan yang ada, SDN Ngudikan 1 telah menerima dana revitalisasi ruang kelas pada tahun 2018. Ironisnya, salah satu ruang kelas yang direvitalisasi tersebut adalah ruang kelas yang kini atapnya roboh. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kualitas pekerjaan revitalisasi dan ketahanan bangunan terhadap faktor-faktor lingkungan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnanto, segera meninjau lokasi kejadian untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kerusakan yang terjadi. Dalam kunjungannya, Puguh menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun-tahun mendatang. Ia menyoroti bahwa pola kejadian robohnya atap yang berulang mengindikasikan adanya masalah pada kualitas kayu yang digunakan dalam konstruksi. Penggunaan material yang tidak sesuai standar atau kurangnya pengawasan terhadap proses pemilihan material dapat menjadi penyebab utama dari masalah ini. Selain itu, Puguh juga menekankan peran aktif pihak sekolah dalam menjaga kondisi bangunan. Ia mendorong agar pihak sekolah segera memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil yang terdeteksi, memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tersedia. Tindakan preventif ini diharapkan dapat mencegah kerusakan kecil meluas dan berdampak pada kerusakan yang lebih signifikan.
Rangkaian kejadian ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengendalian mutu proyek-proyek pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, untuk memastikan bahwa setiap proyek dikerjakan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Kejadian robohnya atap ruang kelas di SDN II Jatigreges dan SDN Ngudikan 1 tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga menimbulkan trauma bagi siswa dan guru. Kondisi bangunan sekolah yang tidak aman dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif dan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, perbaikan dan revitalisasi bangunan sekolah yang rusak harus menjadi prioritas utama. Selain itu, perlu adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh bangunan sekolah di Kabupaten Nganjuk untuk mengidentifikasi potensi kerusakan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan untuk melibatkan tenaga ahli independen dalam proses pengawasan proyek pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan. Keterlibatan pihak ketiga yang independen dapat memberikan penilaian yang objektif dan mencegah terjadinya konflik kepentingan.
Also Read
Lebih lanjut, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur. Informasi mengenai alokasi anggaran, proses tender, dan pelaksanaan proyek harus dapat diakses oleh publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Selain aspek teknis, aspek sosial juga perlu diperhatikan dalam penanganan masalah infrastruktur pendidikan. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat, termasuk orang tua siswa, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan dan revitalisasi sekolah. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan pendidikan. Kejadian robohnya atap ruang kelas di Nganjuk juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak terkait tentang pentingnya pemeliharaan dan perawatan bangunan sekolah secara berkala. Pemeliharaan yang baik dapat memperpanjang umur bangunan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Pihak sekolah perlu memiliki program pemeliharaan rutin yang melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf.
Pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan kepada pihak sekolah mengenai cara-cara pemeliharaan bangunan yang sederhana dan efektif. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, pihak sekolah dapat melakukan pemeliharaan secara mandiri dan mencegah kerusakan kecil menjadi masalah yang lebih besar. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan finansial dan teknis kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan dalam melakukan pemeliharaan bangunan. Dukungan ini dapat berupa pemberian dana hibah, penyediaan tenaga ahli, atau pelatihan teknis. Kejadian ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu bahu-membahu mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan.
Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama ini dapat berupa pemberian bantuan dana, penyediaan fasilitas, atau penyelenggaraan program-program pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya mendapatkan dukungan untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan. Pemerintah pusat memiliki sumber daya yang lebih besar dan dapat memberikan bantuan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Kejadian robohnya atap ruang kelas di Nganjuk merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Solusi tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait perlu bekerja sama secara sinergis untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi seluruh siswa. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat mewujudkan visi pembangunan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak terkait tentang pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Dengan belajar dari pengalaman ini, kita dapat membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih kuat di masa depan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh siswa, kita dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan inovatif, yang mampu menghadapi tantangan global dan membangun masa depan yang lebih baik. Pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nganjuk, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dengan komitmen dan kerja keras seluruh pihak terkait, kita dapat mewujudkan visi pembangunan pendidikan yang gemilang di Kabupaten Nganjuk.
