Tri Wibowo Santoso, seorang peneliti dari Lingkar Studi Data dan Informasi, menyoroti tantangan berat yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di tahun pertamanya. Pemerintahan baru ini tidak memulai dari titik nol, melainkan mewarisi sejumlah permasalahan struktural yang ditinggalkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), termasuk utang negara yang membengkak, proyek-proyek mangkrak, dan birokrasi yang gemuk sehingga menghambat reformasi.
Memang bukan tugas mudah bagi Prabowo untuk menjalankan pemerintahan dengan beban warisan yang begitu besar. Salah satu isu krusial adalah tingginya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa utang pemerintah menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, tepatnya hingga Agustus 2024, mencapai Rp 8.461,93 triliun atau setara dengan 38,49% dari PDB. Angka ini mencerminkan beban fiskal yang signifikan dan membatasi ruang gerak pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan yang baru.
Selain masalah utang, Prabowo juga dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, yaitu bukan hanya menciptakan program-program inovatif, tetapi juga memperbaiki warisan-warisan lama yang bermasalah. Dari sekian banyak warisan tersebut, salah satu yang paling berat dan menjadi simbol ironi adalah proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung.
Also Read
Proyek yang dulunya dipromosikan sebagai "simbol kemajuan" kini justru menjadi representasi dari berbagai permasalahan yang menghantui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Biaya pembangunannya membengkak secara signifikan dari Rp 86 triliun menjadi lebih dari Rp 110 triliun. Sebagian besar dana tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan tingkat bunga sekitar 3,4 persen per tahun.
Awalnya, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa proyek ini murni merupakan inisiatif bisnis antara perusahaan-perusahaan swasta (business-to-business). Namun, pada akhirnya, pemerintah ikut menanggung beban melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4,3 triliun dan jaminan utang hingga Rp 8 triliun. Hal ini berarti bahwa risiko keuangan negara kini melekat secara langsung pada proyek yang seharusnya berdiri di atas logika bisnis yang sehat.
Keterlibatan pemerintah dalam proyek Kereta Cepat Whoosh memicu berbagai kritik dan pertanyaan. Mengapa pemerintah harus mengintervensi proyek yang seharusnya menjadi tanggung jawab sektor swasta? Apakah perhitungan bisnis proyek ini sudah matang sejak awal? Bagaimana pemerintah akan memastikan bahwa proyek ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat?
Selain Kereta Cepat Whoosh, masih banyak proyek infrastruktur lain yang juga meninggalkan permasalahan bagi pemerintahan Prabowo. Beberapa proyek mangkrak karena berbagai alasan, seperti masalah pembebasan lahan, sengketa hukum, atau kekurangan dana. Proyek-proyek ini tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi negara.
Permasalahan lain yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi adalah birokrasi yang gemuk dan kurang efisien. Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dapat menghambat investasi, memperlambat pelayanan publik, dan meningkatkan risiko korupsi. Prabowo harus melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Prabowo harus mengambil langkah-langkah strategis dan berani. Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek infrastruktur yang sedang berjalan atau mangkrak. Evaluasi ini harus mencakup aspek teknis, finansial, dan hukum. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan, direstrukturisasi, atau dihentikan.
Kedua, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Informasi mengenai utang negara, anggaran proyek, dan penggunaan dana publik harus diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini akan membantu mencegah korupsi dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif.
Ketiga, pemerintah perlu mempercepat reformasi birokrasi. Reformasi ini harus mencakup penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
Keempat, pemerintah perlu meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Investasi ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan kompetitif. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Kelima, pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan sektor swasta. Sektor swasta dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif yang menarik bagi investor swasta.
Keenam, pemerintah perlu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi. Pemerintah perlu menjaga kerukunan antar umat beragama, mencegah konflik sosial, dan memberantas terorisme.
Selain langkah-langkah strategis tersebut, Prabowo juga perlu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Komunikasi yang efektif akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan dukungan publik yang kuat bagi program-program pembangunan.
Tahun pertama pemerintahan Prabowo akan menjadi masa yang krusial. Keberhasilan Prabowo dalam mengatasi warisan buruk Jokowi akan menentukan arah pembangunan Indonesia di masa depan. Jika Prabowo mampu mengambil langkah-langkah yang tepat dan berani, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dan menjadi negara yang lebih makmur dan sejahtera. Namun, jika Prabowo gagal, Indonesia akan terus terbebani oleh masalah-masalah lama dan sulit untuk mencapai potensi penuhnya.
Dengan kata lain, Prabowo harus mampu mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan. Warisan buruk Jokowi harus menjadi pelajaran berharga dan motivasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Prabowo harus membuktikan bahwa ia mampu memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
