JAKARTA – Tepat pada 20 Oktober 2025, genap satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setahun berjalan, Kabinet Merah Putih yang sejak awal dinilai "tambun" atau gemuk, kembali menjadi sorotan tajam dan menuai kritik.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Nasional (P3M Unas) merilis hasil kajian mendalam terkait perjalanan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kajian ini, meski terbatas, berfokus pada evaluasi 17 program prioritas yang dijanjikan Prabowo-Gibran kepada rakyat Indonesia. P3M Unas berusaha menjawab pertanyaan krusial: sejauh mana janji-janji tersebut telah direalisasikan dan manfaat apa yang telah dirasakan oleh masyarakat dalam kurun waktu satu tahun?
Robi Nurhadi, Ketua Tim P3M Unas, menjelaskan bahwa kajian ini tidak hanya berhenti pada evaluasi semata. Lebih dari itu, kajian ini juga memberikan catatan penting mengenai isu-isu yang memerlukan perhatian serius dan tindakan segera dari pemerintah. Bahkan, P3M Unas tak segan-segan merekomendasikan perbaikan atau penghentian program yang dinilai tidak efektif, termasuk penggantian personel tim jika program tersebut dianggap penting untuk dilanjutkan.
Also Read
"Secara metodologi, kajian ini mengedepankan pendekatan kualitatif dengan menelaah data-data yang berasal dari dokumen kebijakan, dokumentasi media, laporan lembaga terkait, pendapat tokoh dan masyarakat lainya yang dilakukan dalam kurun waktu setahun ini," ungkap Robi dalam keterangan resminya, Minggu (19/10/2025). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan P3M Unas untuk menggali informasi secara mendalam dan komprehensif, sehingga menghasilkan analisis yang lebih akurat dan relevan.
Hasil kajian komprehensif mengenai implementasi 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran telah dibukukan dengan judul "Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran". Secara garis besar, buku ini memuat enam catatan kritis dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi perhatian utama bagi pemerintah di masa mendatang. Salah satu rekomendasi yang paling mencolok adalah agar pemerintahan Prabowo-Gibran segera mengakhiri era kabinet tambun yang dinilai tidak efisien dan efektif.
Pembentukan kabinet super gemuk oleh Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir menuai kontroversi. Robi Nurhadi berpendapat bahwa pembentukan kabinet dengan jumlah menteri yang sangat banyak sulit dibenarkan dari sudut pandang kapasitas personal maupun kondisi ekonomi negara. Meskipun ia mengakui bahwa pembentukan kabinet gemuk dapat dipahami sebagai langkah politik untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, Robi menegaskan bahwa masa satu tahun sudah cukup bagi rakyat untuk menilai efektivitas dan kinerja kabinet tersebut.
"Masa satu tahun sudah cukup untuk rakyat bersikap untuk memahami tersebut. Terlebih lagi, tidak sedikit dari anggota kabinetnya maupun timnya yang membuat ulah, tidak kompeten, dan menjadi beban politik bagi Prabowo sebagai presiden," tegas Robi. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kinerja beberapa anggota kabinet dan tim pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai kurang memuaskan dan bahkan merugikan citra presiden.
Rekomendasi P3M Unas untuk merampingkan kabinet didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kabinet yang terlalu besar cenderung menimbulkan inefisiensi dalam koordinasi dan pengambilan keputusan. Semakin banyak menteri yang terlibat, semakin sulit untuk mencapai konsensus dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Kedua, kabinet gemuk membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk membayar gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Hal ini tentu saja membebani keuangan negara dan mengurangi alokasi anggaran untuk program-program pembangunan yang lebih prioritas. Ketiga, keberadaan menteri yang tidak kompeten atau bermasalah dapat merusak citra pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik.
Selain merekomendasikan perampingan kabinet, P3M Unas juga memberikan catatan kritis terhadap implementasi beberapa program prioritas Prabowo-Gibran. Beberapa program dinilai berjalan lambat, kurang terarah, atau bahkan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. P3M Unas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program tersebut dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
Kajian P3M Unas ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah Prabowo-Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan memperhatikan catatan kritis dan rekomendasi yang diberikan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memicu diskusi publik yang konstruktif mengenai kinerja pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun, sehingga pemerintah dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas kinerjanya.
Penting untuk dicatat bahwa kajian P3M Unas ini hanyalah salah satu dari sekian banyak evaluasi yang dilakukan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Tentu saja, ada berbagai pandangan dan penilaian yang berbeda mengenai kinerja pemerintah. Namun, kajian P3M Unas ini memiliki nilai penting karena didasarkan pada data dan analisis yang komprehensif, serta memberikan rekomendasi yang konkret dan konstruktif.
Ke depan, diharapkan pemerintah Prabowo-Gibran dapat lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Dengan mendengarkan suara rakyat dan melakukan perbaikan yang diperlukan, pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kajian P3M Unas ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, dengan komitmen dan kerja keras, diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Selain itu, penting juga untuk menyoroti beberapa isu lain yang menjadi perhatian publik dalam satu tahun terakhir pemerintahan Prabowo-Gibran. Isu-isu tersebut antara lain adalah:
- Kenaikan harga kebutuhan pokok: Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi keluhan utama masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
- Isu korupsi: Pemberantasan korupsi masih menjadi agenda penting yang harus terus diperjuangkan. Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga anti korupsi dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku korupsi.
- Isu lingkungan: Kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.
- Isu kebebasan sipil: Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak fundamental warga negara. Pemerintah perlu menjamin kebebasan sipil dan melindungi hak-hak minoritas.
Dengan mengatasi isu-isu tersebut, pemerintah Prabowo-Gibran dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.
Sebagai penutup, kajian P3M Unas ini merupakan kontribusi penting dalam upaya mengawal dan mengkritisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Diharapkan, kajian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun akademisi, untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.
