Draf Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, telah sampai di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Namun, pengesahan aturan tersebut masih tertunda karena menunggu masukan dari berbagai pihak, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keterlibatan kedua lembaga ini dianggap krusial untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang akan disajikan kepada masyarakat.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa draf Perpres MBG akan segera dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Proses ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan program MBG, yang diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak.
"Sudah (ada di meja draf MBG). Sebentar lagi dikirimin," ujar Prasetyo Hadi saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada hari Jumat, 10 Oktober 2025. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa proses penyusunan Perpres MBG telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu waktu untuk disahkan.
Also Read
Penundaan pengesahan Perpres MBG bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua aspek terkait pelaksanaan program ini telah dipertimbangkan dengan matang. Masukan dari Kemenkes dan BPOM sangat penting karena kedua lembaga ini memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan dan keamanan pangan. Keterlibatan mereka akan menjamin bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG memenuhi standar gizi yang ditetapkan dan aman untuk dikonsumsi.
"Menunggu masih ada beberapa masukan ya. Terutama kemarin kan dari Kemenkes. Kita ingin Kemenkes dan BPOM juga ikut terlibat untuk memberikan pengawasan. Jadi tunggu sabar juga sebentar," jelas Prasetyo Hadi. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melibatkan semua pihak terkait dalam pelaksanaan program MBG.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis. Dengan status gizi yang baik, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Implementasi program MBG memerlukan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup, infrastruktur yang memadai, dan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat.
Perpres Tata Kelola Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program ini. Perpres ini akan mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan program MBG, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan adanya Perpres ini, diharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Keterlibatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam program MBG sangat penting karena Kemenkes memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan dan gizi. Kemenkes akan bertugas untuk menetapkan standar gizi makanan yang akan disajikan dalam program MBG. Selain itu, Kemenkes juga akan melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan, sehingga dapat dipastikan bahwa makanan tersebut memenuhi standar gizi yang ditetapkan dan aman untuk dikonsumsi.
Keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sangat penting karena BPOM memiliki kompetensi dalam bidang keamanan pangan. BPOM akan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan makanan yang disajikan dalam program MBG. BPOM akan memastikan bahwa makanan tersebut tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Selain Kemenkes dan BPOM, pemerintah juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti dapur dan tempat makan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program MBG, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat program ini dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.
Program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Dengan status gizi yang baik, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Selain itu, program MBG juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, karena masyarakat akan mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang terjangkau.
Namun, pelaksanaan program MBG juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan anggaran yang cukup. Program MBG memerlukan anggaran yang besar, terutama jika program ini dilaksanakan secara nasional. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk membiayai program ini.
Tantangan lainnya adalah infrastruktur yang memadai. Program MBG memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti dapur dan tempat makan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengatasi masalah logistik dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah perlu memastikan bahwa makanan bergizi dapat didistribusikan secara tepat waktu dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan koordinasi yang baik antar berbagai pihak. Pemerintah perlu melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program MBG. Dengan koordinasi yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan program MBG dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Selain itu, penting untuk dicatat bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berpotensi membuka lapangan kerja baru. Program ini membutuhkan tenaga kerja untuk menyiapkan, memasak, dan mendistribusikan makanan. Hal ini dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang tingkat penganggurannya tinggi.
Namun, perlu diingat bahwa program MBG juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan program MBG adalah dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaannya.
Pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program MBG dengan memberikan pelatihan dan pendampingan. Masyarakat dapat dilatih untuk menyiapkan makanan bergizi yang sehat dan terjangkau. Selain itu, masyarakat juga dapat didampingi untuk mengelola program MBG secara mandiri.
Dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, program MBG dapat menjadi program yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, program MBG juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang ingin meningkatkan status gizi masyarakatnya.
Sebagai kesimpulan, Perpres Tata Kelola Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah penting dalam merealisasikan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto. Penundaan pengesahan Perpres ini disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek terkait pelaksanaan program ini telah dipertimbangkan dengan matang. Keterlibatan Kemenkes dan BPOM sangat penting untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang akan disajikan kepada masyarakat. Dengan koordinasi yang baik antar berbagai pihak dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan program MBG dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
