Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengumumkan perkembangan signifikan terkait upaya pemulangan Taufiq Rifqi, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini mendekam di penjara Filipina karena terlibat dalam kasus terorisme. Kabar baiknya, pemerintah Filipina secara lisan telah memberikan persetujuan untuk memulangkan Taufiq ke tanah air.
Yusril menjelaskan bahwa inisiatif pemulangan ini merupakan respons atas permohonan yang diajukan oleh keluarga Taufiq di Solo, Jawa Tengah. Setelah melalui serangkaian diskusi bilateral dengan Menteri Kehakiman Filipina, diperoleh kesepakatan verbal yang membuka jalan bagi proses pemulangan.
"Saya sudah menyampaikan hal ini dalam pembicaraan bilateral dengan Menteri Kehakiman Filipina, dan secara lisan dia mengatakan setuju untuk (Taufiq) dikembalikan ke Indonesia," ungkap Yusril pada hari Kamis, 9 Oktober 2025. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi keluarga Taufiq dan menandai langkah maju dalam upaya repatriasi WNI yang terlibat dalam kasus hukum di luar negeri.
Also Read
Namun, Yusril menekankan bahwa proses pemulangan ini tidaklah sederhana. Mengingat Taufiq adalah narapidana terorisme, yang merupakan kejahatan serius dengan implikasi keamanan nasional, pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian mendalam dan koordinasi lintas lembaga sebelum mengambil keputusan final.
"Kami sedang melakukan pembicaraan internal di sini karena basis kegiatannya (pidana Taufiq) adalah kegiatan terorisme. Maka kami juga perlu menindaklanjuti bersama, misalnya dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," jelas Yusril. Keterlibatan BNPT dalam proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa pemulangan Taufiq tidak menimbulkan risiko baru bagi keamanan dan stabilitas Indonesia.
Yusril menambahkan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah ini secara internal di dalam pemerintahan terlebih dahulu, melakukan finalisasi kajian dan koordinasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Setelah mendapatkan masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak terkait, terutama BNPT, proses pemulangan Taufiq diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
"Kalau sudah keluar pendapatnya, karena memang hanya satu orang, akan lebih mudah (memulangkan)," ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan cermat dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan.
Kasus Taufiq Rifqi menjadi sorotan karena beberapa alasan. Pertama, ini adalah contoh nyata dari upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi dan membela WNI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri, bahkan jika mereka terlibat dalam kejahatan serius seperti terorisme. Kedua, kasus ini menyoroti kompleksitas penanganan narapidana terorisme yang dipulangkan dari negara lain, yang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai lembaga dan ahli. Ketiga, kasus ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi terorisme dan menangani para pelaku kejahatan terorisme.
Pemulangan narapidana terorisme, seperti Taufiq Rifqi, bukanlah proses yang mudah dan sederhana. Ada banyak tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan, baik dari aspek hukum, keamanan, maupun sosial.
Dari aspek hukum, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa proses pemulangan Taufiq sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan status hukum Taufiq setelah dipulangkan ke Indonesia, apakah ia akan menjalani hukuman tambahan atau mendapatkan program rehabilitasi dan reintegrasi.
Dari aspek keamanan, pemerintah perlu melakukan penilaian risiko yang cermat untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin timbul akibat pemulangan Taufiq. Hal ini meliputi kemungkinan Taufiq masih memiliki jaringan teroris, ideologi radikal, atau kemampuan untuk melakukan aksi terorisme. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi potensi ancaman tersebut.
Dari aspek sosial, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak pemulangan Taufiq terhadap masyarakat, terutama keluarga dan komunitasnya. Pemerintah perlu memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada keluarga Taufiq, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Taufiq dan keluarganya.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan program rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif bagi Taufiq. Program ini bertujuan untuk membantu Taufiq meninggalkan ideologi radikalnya, mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang positif, serta beradaptasi kembali dengan kehidupan bermasyarakat. Program ini harus melibatkan berbagai pihak, seperti psikolog, sosiolog, ulama, dan tokoh masyarakat.
Peran BNPT dalam proses pemulangan Taufiq sangatlah penting. BNPT memiliki pengalaman dan keahlian dalam menangani masalah terorisme, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana terorisme. BNPT dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan pemulangan Taufiq berjalan aman dan efektif.
Selain itu, BNPT juga dapat berperan dalam program rehabilitasi dan reintegrasi Taufiq. BNPT dapat menyediakan tenaga ahli, materi pelatihan, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk membantu Taufiq meninggalkan ideologi radikalnya dan beradaptasi kembali dengan kehidupan bermasyarakat.
Namun, keberhasilan program rehabilitasi dan reintegrasi Taufiq tidak hanya bergantung pada pemerintah dan BNPT. Keluarga, komunitas, dan masyarakat secara umum juga memiliki peran penting dalam mendukung Taufiq untuk berubah dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.
Keluarga dapat memberikan dukungan moral dan emosional kepada Taufiq, serta membantunya membangun kembali hubungan sosial yang positif. Komunitas dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan menerima Taufiq, serta memberikan kesempatan kepadanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Masyarakat secara umum dapat menghindari stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Taufiq, serta memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan bahwa ia telah berubah.
Kasus Taufiq Rifqi adalah pengingat bahwa masalah terorisme adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pihak. Pemerintah, BNPT, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara umum harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi terorisme, serta membantu para pelaku kejahatan terorisme untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar.
Dengan adanya lampu hijau dari pemerintah Filipina, diharapkan proses pemulangan Taufiq Rifqi dapat segera terealisasi. Namun, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi tantangan dan pertimbangan yang terkait dengan pemulangan narapidana terorisme. Dengan koordinasi yang baik antar lembaga, dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif, diharapkan Taufiq dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak lagi menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas Indonesia. Kasus ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi terorisme dan menangani para pelaku kejahatan terorisme.
